Berita Malang Raya

Walikota Malang Nonaktif Dituntut 3 Tahun Penjara, Pengacara Sebut Jaksa Berlebihan

Pengacara M Anton, Wali Kota Malang nonaktif, menyebut tuntutan jaksa yang menuntut kliennya 3 tahun penjara berlebihan.

surya/m taufik
Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton mendengar jaksa membaca tuntutan dari jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (27/7/2018). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Tuntutan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara, serta pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhadap Muhammad Anton, Wali Kota Malang nonaktif, dianggap berlebihan.

Tanggapan itu disampaikan kuasa hukum M Anton, Haris Fajar Kustaryo, usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, Jumat (27/7/2018).

"Secara umum tuntutan itu tidak atraktif. Biasa saja. Fakta-fakta hukum dalam persidangan semua jelas. Hanya cara menarik kesimpulan dari jaksa berbeda dengan kami," kata Haris.

Jaksa menganggap dakwaan pasal 5 ayat 1 UU pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti. Dalam pasal itu, jeratannya minimal satu tahun penjara.

"Tapi banyak fakta yang tidak dijadikan pertimbangan. Seperti keterangan saksi dan fakta-fakta hukum lain," sebut dia.

Dicontohkannya, kerangan bahwa terdakwa Anton memerintahkan memberi uang itu hanya keterangan dari saksi Cipto Waluyo (Sekda) saja.

"Itu kan berdiri sendiri. Hanya saksi ini yang bilang begitu," tandasnya.

Baca: Dituntut 3 Tahun Penjara, M Anton, Wali Kota Malang Nonaktif, akan Buka-bukaan di Sidang Berikutnya

Sekian itu, dia juga menyebut ada beberapa saksi meringankan yang tidak dipertimbangjan namsa. Seperti keterangan saksi Jarot (Kepala Dinas) dan beberapa saksi lain.

"Banyak hal yang tidak diketahui klien kami tapi dilaksanakan oleh Sekda. Serta beberapa fakta lain. Semua akan kami sampaikan dalam pembelaan pada Sidang pekan depan," urai Haris.

Yang pasti, dia menilai tuntutan tiga tahun itu berlebih. "Apalagi ditambah dengan pencabutan hak politik untuk tidak bisa dipilih. Jelas berlebihan kalau dari pandangan kami," tambahnya.

Jaksa KPK sendiri dalam tuntutannya juga menyampaikan beberapa pertimbangan dan fakta hukum. Diantaranya keterangan beberapa saksi, khususnya Ketua DPRD Kota Malang dan saksi-saksi lain dari kalangan dewan yang dihadirkan dalam sidang.

Bahkan, dalam tuntutannya jaksa juga menyampaikan fakta terkait bukti-bukti rekaman percakapan terdakwa Anton dengan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi terkuat suap pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun 2015.

Baca: Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor, Wali Kota Malang Nonaktif M Anton Dituntut Tiga Tahun Penjara

Tags
M Anton
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved