Berita Sidoarjo

Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor, Wali Kota Malang Nonaktif M Anton Dituntut Tiga Tahun Penjara

Jaksa dari KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun

surya/m taufik
Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton mendengar jaksa membaca tuntutan dari jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (27/7/2018). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, Jumat (27/7/2018).

Dalam sidang kasus dugaan korupsi suap pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun 2015 ini, agendanya adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

Menurut jaksa, berdasar fakta-fakta persidangan, terdakwa Anton terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara," kata jaksa Arif Suhermanto membaca tuntutannya.

Tak hanya itu, jaksa dari KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah yang bersangkutan menjalani masa hukuman.

Usai membaca tuntutannya, tim jaksa KPK menyerahkan salinan tuntutan kepada majelis hakim, terdakwa dan tim pengacaranya.

Salinan tuntutan itu tebalnya sekitar 7 centimeter.

Sesaat kemudian, majelis hakim menutup sidang dan mengagendakan sidak pembelaan dari terdakwa pada Jumat (3/8/2018) mendatang.

Penulis: M Taufik
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved