Berita Surabaya

Dituntut 3 Tahun Penjara, M Anton, Wali Kota Malang Nonaktif, akan Buka-bukaan di Sidang Berikutnya

Wali Kota Malang nonaktif, M Anton, terlihat tenang usai mendengar jaksa menuntut dirinya 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

surya/M Taufik
Wali Kota Malang nonaktif M Anton menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (27/7/2018). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Wali Kota Malang nonaktif, M Anton, terlihat tenang usai mendengar jaksa menuntut dirinya 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan serta pencabutan hak dipilih, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (27/7/2018).

Setelah sidang ditutup, Anton terlihat menyalami tiga jaksa KPK yang baru saja bergantian membaca tuntutan atas dirinya. Setelah itu, dia menyalami majelis hakim dan berjalan keluar ruang sidang dengan didampingi tim pengacaranya.

Seperti biasa, puluhan pendukung Anton yang selalu mengikuti jalannya sidang, langsung berkerumun menyapanya. Di depan ruang sidang, satu persatu dari mereka bergantian salaman dengan Wali Kota nonaktif yang tersandung kasus suap pembahasan APBD perubahan tahun 2015 ini.

Di sela kerumunan itu, Anton sempat menjawab beberapa pertanyaan wartawan. Utamanya terkait tuntutan jaksa dan langkah yang bakal diambil dalam sidang pembelaan, Jumat (3/8/2018) depan.

"Kami akan menyampaikan beberapa hal (dalam sidang dengan agenda pembelaan) nanti. Sekaligus memohon maaf atas apa yang terjadi di Kota Malang itu," jawab Anton.

Dia menyebut, yang bakal disampaikan adalah berbagai hal yang sebenarnya terjadi dalam persoalan itu. Dalam kata lain, Anton bakal buka-bukaan terkait masalah ini pada sidang mendatang.

"Fakta-fakta selama empat tahun memimpin Kota Malang juga akan kami sampaikan. Termasuk perubahan-perubahan sistem birokrasi yang dulunya mengarah pada itu (korupsi), yang sudah banyak kami mengerem. Serta fakta-fakta lainnya," papar dia.

Terkait tuntutan tiga tahun penjara dan pencabutan hak politik, Anton tidak banyak berkomentar. Dia hanya menjawab itu merupakan tuntutan dari jaksa, yang mungkin sudah dianggap terbaik.

"Mungkin (tuntutan) itu yang dirasa sudah terbaik," jawab Anton.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya ini, jaksa KPK menganggap Anton terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara," kata jaksa Arif Suhermanto membaca tuntutannya.

Tak hanya itu, jaksa dari KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah yang bersangkutan menjalani masa hukuman.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved