Breaking News:

Berita Sidoarjo

Polemik Parkir Berlangganan Kembali Diungkit DPRD Sidoarjo

DPRD Sidoarjo kembali mengungkit-ungkit persoalan parkir berlangganan yang hingga kini masih belum tuntas.

Penulis: M Taufik | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Ilustrasi parkir berlangganan di Sidoarjo 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Masalah parkir berlangganan di Sidoarjo kembali mencuat. Selain banyaknya keluhan dari masyarakat, persoalan ini juga kembali diungkit oleh para politisi yang duduk di DPRD Sidoarjo.

Dewan kembali mendesak Pemkab Sidoarjo agar menghentikan program ini dan mencari terobosan baru untuk menata perparkiran di Kota Delta. Desakan ini disampaikan lantaran pemerintah tak kunjung berhasil memperbaiki sistem parkir berlangganan.

"Sudah berulangkali program parkir langganan dievaluasi. Bahkan setiap tahun. Tapi tetap saja banyak praktik pungutan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat," kata Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Jumat (20/7/2018).

Awal tahun lalu, dewan yang sudah gerah sempat membahas persoalan parkir berlangganan bersama Dishub Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, dewan memberi waktu kepada eksekutif untuk memperbaiki penyelenggaraan parkir.

"Awal tahun kemarin eksekutif sempat menyampaikan kajiannya ke DPRD. Tapi sampai sekarang belum ada sikap yang jelas terkait program tersebut," ungkap Wawan, panggilan Sulamul Hadi Nurmawan.

Setelah pertemuan itu, pemkab sempat diberi waktu sampai pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan), harus sudah ada langkah konkrit untuk memperbaiki program ini. Tapinya nyatanya sampai sekarang juga sama saja.

Parkir berlangganan tetap banyak dikeluhkan. Menjelang pembahasan PAK di DPRD Sidoarjo, dewan kembali mengungkit persoalan ini. Mendesak agar parkir berlangganan dihapus.

Terhitung ada lima fraksi di DPRD Sidoarjo yang mendesak parkir berlangganan dihentikan. Mereka adalah Fraksi Golkar Bintang Persatuan, PDIP, PAN, PKS-Nasdem, dan Gerindra.

Sejak lama, mereka meminta pemkab mencabut parkir berlangganan karena program itu terus menuai sorotan. "Jelas-jelas sudah banyak sorotan dan banyak dikeluhkan masyarakat. Kami rasa program itu memang harus dihentikan," tandas Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi PDIP.

Bagaimana tidak mengeluh, setiap membayar pajak kendaraan, warga Sidoarjo diwajibkan membayar parkir berlangganan Rp 25.000 untuk sepeda motor dan Rp 50.000 untuk mobil. Tapi di lapangan, mereka tetap ditarik uang parkir oleh para juru parkir.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved