Berita Pendidikan Surabaya

Minim Siswa, SMP Swasta di Surabaya Wadul Dewan, Tuding Pemkot Tertutup soal Pagu Mitra Warga

Guru-guru tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (9/8/2018).

Minim Siswa, SMP Swasta di Surabaya Wadul Dewan, Tuding Pemkot Tertutup soal Pagu Mitra Warga
surya/fatimatuz zahro
Sejumah guru Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta di Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya diterima anggota Fraksi Handap Vinsensius Awey, Senin (9/8/2018). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Guru-guru tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (9/8/2018), guna mencurhatkan masalah PPDB 2018 yang dinilai menyalahi aturan.

Para guru SMP swasa di Surabaya itu mengeluhkan minimnya jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta sehingga menimbulkan efek domino pada sekolah dan guru pengajar. 

Mereka yang diterima di Fraksi Handap DPRD Kota Surabaya menjelaskan bahwa kondisi sekolah swasta SMP saat ini jauh di bawah ideal dari segi pemenuhan siswa. 

"Siswa yang kami peroleh jauh dari harapan kami. Kami datang kemarin untuk mencari solusi, tahun ini jumlah siswa yang masuk dan lulus itu jauh selisihnya,  padahal seharusnya paling tidak sama," kata Koordinator MKKS Sekolah Swasta,  Erwin Dramogo.

Ia mengatakan ada penurunan drastis dalam PPDB tahun ini.  Bahkan ada sekolah yang sampai tidak menerima siswa sama sekali.  

Ada pula sekolah yang hanya mendapatkan siswa sebanyak empat hingga lima orang saja. Seperti di SMP Gunung Anyar, salah satunya. 

Kondisi ini menurut Erwin tentu membawa dampak yang besar.  Mulai dari operasional sekolah,  nasib guru yang ditarget mengajar selama 24 jam, nasib sertifikasi dan tunjangan guru dan juga dampak keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas nantinya. Jika muridnya saja tidak ada,  tentu target dan syarat yang ditentukan akan susah diterpenuhi. 

"Kami menilai penyebabnya adalah tidak ada keterbukaan untuk masalah pagu jalur mitra warga. Menurut saya ada yang salah dengan kebijakan Pemkot dalam bidang pendidikan mitra warga ini," ulas Erwin. 

Dimna jalur mitra warga seharusnya dibagi antara sekolah negeri dan swasta. Kalau saat ini sekolah swasta tidak menerima sama sekali siswa mitra warga,  maka Erwin dan MKKS sekolah swasta menyimpulkan, berarti semua siswa mitra warga diambil semua oleh sekolah negeri.

"Padahal ada perwali yang membatasi pagu 5 persen dari total pagu di sekolah negeri untuk mitra warga," urainya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved