Berita Jember

Dindik Jember Cari GTT yang Punya 2 SK, Ini Tujuannya

Jika terbukti benar ada GTT yang menerima subsidi dobel, bisa diberhentikan.

Dindik Jember Cari GTT yang Punya 2 SK, Ini Tujuannya
surya/galih lintartika
Pengarahan sekaligus penyerahan SK Bupati Probolinggo tahun 2017 kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kamis (31/8/2017). Di Jember, Dindik setempat akan mencari GTT yang memiliki dua SK, yakni dari bupati dan gubernur. Jika ditemukan, akan dipecat 

SURYA.co.id | JEMBER - Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Wilayah Jember akan menelusuri dan menindak tegas guru tidak tetap (GTT) SMA/SMK Negeri yang mendapat surat penugasan (SP) dari Bupati Jember.

Pasalnya jika memang benar ada GTT yang mendapat SP tersebut, hal itu jelas melanggar aturan.
Karena tidak boleh mendapat subsidi dobel, dari pemerintah provinsi (Pemprov) dan juga dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

Menurut Kepala Cabang DIndik Jawa Timur wilayah Jember, Lutfi Isa Anshori, mengatakan dirinya mendapat informasi dari warga Kecamatan Balung, tentang adanya GTT SMA yang juga mendapat SP dari Bupati Jember.

Padahal saat ini, untuk SMA/SMK sudah menjadi kewenangan dari Pemprov Jatim.

“Jika di lapangan (ada informasi warga Kecamatan Balung), sudah dapat SK gubernur, kemudian rangkap juga dapat SK (SP) dari bupati, maka akan kami lacak. Karena kalau itu terjadi, tidak boleh,” kata Lutfi ketika dikonfirmasi Senin, (2/6/2018)

Karena jangan sampai ada subsidi dobel yang disampaikan kepada GTT tersebut. Guru yang memiliki dua SK itu harus memilih salah satu, mau SK dari gubernur atau SK penugasan dari bupati.

“Jadi yang dapat SK gubernur itu, murni GTT yang di (SMA/SMK) negeri,” sambungnya.

Namun kalaupun terjadi dan memang ada, kata Lutfi, bisa jadi GTT tersebut, terdaftar sebagai guru tidak tetap di SMP negeri, dan mencari penghasilan tambahan dengan mengajar di SMA/SMK swasta.

“Tetapi untuk swasta, honorariumnya kan dari komite, dan yayasan. Bukan dari pemerintah,” ujarnya.

Sehingga jika nantinya setelah dilakukan penelusuran dan terbukti benar ada GTT SMA/SMK negeri yang menerima SP dari Pemkab Jember, hal itu jelas melanggar aturan.

Pihaknya akan melaporkan perihal tersebut ke Dindik Provinsi Jawa Timur.

“Jika ada informasi seperti itu (mendapat dobel subsidi), kami butuh data nama. Jika ada, nanti akan kami cek pada database, apakah informasinya benar atau tidak,” tegasnya.

Jika terbukti benar ada GTT yang menerima dobel, bisa jadi yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai guru di SMA/SMK negeri itu.

Lebih jauh Lutfi menjelaskan, terkait proses menerima SK dari gubernur tersebut, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang sesuai.

“Yakni masa kerja di atas 5 tahun, dan S1. Karena setelah mendapat SK gubernur, maka akan mendapat honorarium (sebesar) Rp 750 ribu (per bulan),” tuturnya.

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved