Debat Publik Pilgub Jatim

Puti dan Emil Jawab Solusi Atasi Ego Sektoral

Salah seorang panelis menanyakan terkait masih tingginya ego sektoral di masing-masing pemerintah.

Puti dan Emil Jawab Solusi Atasi Ego Sektoral
surya/bobby constantine
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak dan Calon Gubernur Jawa Tmur nomor urut 2, Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno hadir debat publik terakhir Pilkada Jatim, Sabtu, (23/6/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak dan Calon Gubernur Jawa Tmur nomor urut 2, Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno hadir debat publik terakhir Pilkada Jatim, Sabtu, (23/6/2018).

Usai calon gubernur, giliran calon wakil gubernur yang memberikan pernyataan. Salah seorang panelis menanyakan terkait masih tingginya ego sektoral di masing-masing pemerintah.

Menjawab pertanyaan tersebut, Puti akan melakukan sinkronisasi data antara provinsi dengan kabupaten kota. "Kedua belah pihak harus memiliki sinergi yang baik sehingga ada keterkaitan antara program nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota," kata Puti.

Menurutnya, melalui Undang-undang 23 Tahun 2004 pemerintah provinsi memiliki kewenangan luas di dalam menyelaraskan program-program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota.

"Sehingga Pemerintah kabupaten kota memiliki kesempatan untuk menyelaraskan sehingga bisa mengambil alih dari rencana pembangunan Kabupaten Kota maupun kabupaten kota," ujar Puti.

Menjawab pertanyaan ini, Emil memberikan tanggapan. "Kata kuncinya adalah komunikasi. Sedangkan kedua adalah tata ruang. Pemerintah provinsi harus memfasilitasi," ujar Emil.

Pertanyaan kedua, giliran Dr Kris Nugroho dari Universitas Airlangga, Surabaya. "Bagaimana strategi saudara dalam menghasilkan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab dan profesional di Jawa Timur demi meningkatkan kinerja yang lebih baik," tanya Dr Kris.

Emil menyebut bahwa meritocracy seringkali membatasi pemerintah daerah. Kedepan, pihaknya akan meningkatkan kinerja birokrat melalui berbagai metode.

"Nantinya, ada yang namanya sasaran kinerja yang dibuat oleh seorang pejabat. Isi yang bagus adalah berisi beberapa dokumen dari kegiatan yang dihasilkan dan dijalankan," kata Emil.

"Untuk mengatasi itu kita mengembangkan kualitatif deskripsi terhadap indikator kinerja. Komitmen ini disampaikan disebut sebagai lampiran kinerja. Sehingga, nantinya tidak ada ewuh pakewuh. Sehingga bisa menilai secara obyektif," kata Emil.

Puti lantas menanggapi. Menurutnya, pemerintah memiliki kelembagaan dan harus diperkuat. Misalnya, melalui Badan Diklat, Badan Latihan Kerja, hingga Badan Kepegawaian.

"Bagaimana kita melihat kinerja dengan melihat potensi. Sehingga, sistem gaji didasarkan disiplin di dalam kinerja," kata Puti.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved