Pilkada 2018

Gakkumdu Pastikan Khofifah - Emil Tak Lakukan Pelanggaran, Tuduhan Pemanfataan PKH Tak Terbukti 

Kisruh dugaan pelanggaran kegiatan kampanye dengan memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dinyatakan tidak terbukti.

Gakkumdu Pastikan Khofifah - Emil Tak Lakukan Pelanggaran, Tuduhan Pemanfataan PKH Tak Terbukti 
foto: istimewa
Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya (batik biru) memberikan keterangan pers soal penghentikan laporan tentang pelanggaran PKH yang ternyata tak terbukti, Rabu (2/5/2018). 

SURYA.CO.ID | LAMONGAN – Kisruh dugaan pelanggaran kegiatan kampanye dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dinyatakan tidak terbukti.

Sebelumnya tuduhan itu diarahkan kepada paslon nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.  

Hal itu seiring dengan keputusan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) termasuk di dalamnya Panwaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri Lamongan, menolak menindaklanjuti laporan tersebut.

Salah seorang warga yang juga pengurus Parpol bernama Khotamin melaporkan terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan.

Laporan itu ditolak dan kasusnya dinyatakan dihentikan setelah dinyatakan tidak ada unsur tindak pidana pemilu baik secara formil maupun materiil. 

Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan, Tony Wijaya, mengatakan keputusan ini dikeluarkan setelah ada pengkajian dan dan penelitian serta pemanggilan kepada yang bersangkutan. 

“Sudah dibahas di Sentra Gakkumdu. Setelah dikaji tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Jadi tuduhan dugaan pidana pemilihan itu tidak benar,” tutur Tony, Rabu (2/5/2018).

Namun, yang disayangkan oleh paslon, ternyata Panwaslu Lamongan dalam mengeluarkan tiga poin rekomendasi lewat Status Laporan No 003.o/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke tim pasangan calon yang dilaporkan. 

Fakta itu terungkap saat Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil Dardak melakukan audiensi dan klarifikasi ke kantor Panwaslu Lamongan, sore ini. 

Meski pihak Panwaslu mengaku sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi, tim pemenangan Khofifah-Emil di Lamongan merasa belum menerimanya.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil Lamongn Debby Kurniawan. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini tim sukses tidak pernah menerima surat tersebut. 

"Saya tidak merasa menerimanya. Tapi kami tetap memberikan klarifikasi meski rekomendasi Panwaslu untuk KPU Lamongan sudah keluar," ucap Debby. 

Debby mengatakan, dalam surat klarifikasinya, Debby juga dinyatakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa stiker yang disebut dibagikan, bukanlah APK dari tim paslon nomor satu.

"Selain bukan kami yang mencetak APK, yang bersangkutan pun (pembagi stiker) bukan anggota tim pemenangan paslon nomor satu," katanya. Karena itu, Debby menyayangkan Panwaslu yang buru-buru mengeluarkan rekomendasi tanpa melakukan klarifikasi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved