Libatkan Mantan Wapres Tri Sutrisno, Masjid Al Akbar Surabaya akan Ditata Ulang

SURYA.co.id | SURABAYA - Keberadaan Masjid Agung Al Akbar Surabaya akan ditata kembali. Bahkan demi penataan kawasan religi bertaraf nasional ini akan mendatangkan mantan Wapres Tri Sutrisno. 

Dewan pendiri masjid Agung Surabaya ini akan dilibatkan dalam penataan masjid terbesar di Surabaya ini. Selain penataan kawasan, juga menyangkut peralihan tanah di masjid tersebut.

Selama ini tanah untuk Lebaran milik pemerintah kota itu ke pihak yayasan Masjid Al Akbar Surabaya.

"Status tanah milik pemkot. Belum ada serah terima dari pemkot ke pihak masjid," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  Cipta Karya dan Tata Ruang  Kota Surabaya Ery Cahyadi.

Atas Rencana penataan kawasan masjid itu, Ery siang tadi bertemu dengan pengurus Masjid Al Akbar di Ruang Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha. Pemkot berencana melepas aset itu untuk masjid agung.

Lahan di masjid itu tercatat ke dalam aset maka sebelum ada pelepasan aset pemerintah kota ke pihak lain, harus meminta persetujuan Dewan.

 Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Masjid Nasional sudah dilakukan pada wali kota sebelumnya. Sejauh ini status tanah masih milik pemkot belum diserahkan ke Yayasan Masjid Agung.

Dalam menata kawasan Masjid Agung, Dewan Pendiri Masjid Agung Tri Soetrisno akan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Walikota Surabaya, Tri rismaharini untuk membahas penataan Masjid Agung.

Sejauh ini belum ada aturan tentang bagaimana tanah aset yang diwakafkan ke masjid. Karena kalaupun dihibahkan maka harus ke badan hukum, misalnya ke yayasan.

 "Saat ini draf Permendagri yang mengatur tentang tanah aset untuk masjid sudah ada. Namun belum disahkan. Nantinya bangunan masjid tetap masjid,"' kata Ery.

Prinsipnya bagaimana proses status tanah diselesaikan baik-baik. Asal tidak melanggar aturan dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha menyebutkan bahwa akan ada penataan tidak saja di areal dalam, tetpai juga pemagaran.

"Ini demi kepentingan bersama," pungkas  Masduki Toha.