Berita Malang Raya

Pasca 2 Cawali Malang Ditetapkan Tersangka KPK, Ini yang Dilakukan Polres untuk Antisipasi Konflik

Pasca penetapan dua cawali Malang sebagai tersangka KPK, ini yang dilakukan Polres untuk antisipasi konflik sosial

surya/hayu yudha prabowo
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Anggota DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban di jalan Ijen, Kota Malang, Selasa (20/3/2018). 

SURYA.co.id | MALANG - Jajaran Polres Malang Kota mengantisipasi terjadinya konflik sosial paska penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri bakal mengumpulkan semua elemen.

Elemen itu antara lain tim sukses, jajaran partai politik, tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat.

"Kami mengajak semua elemen tetap menjaga kondusivitas. Saat ini ada proses Pilkada dan ada pemeriksaan KPK. Biarlah proses hukum berjalan dan Pilkada berjalan," ujar Asfuri yang ditemui, Rabu (21/3/2018).

Pihaknya akan menjaga situasi wilayah, terutama paska penetapan tersangka dan pemeriksaan.

Asfuri mengakui semua calon kepala daerah memiliki massa dan pendukung.

Ia berharap tidak ada konflik sosial meskipun calon kepala daerah diperiksa, dan kini menjadi tersangka.

"Kami ajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kami juga akan mengedepankan Polisi RW untuk mendeteksi persoalan," tegas Asfuri.

Asfuri menambahkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Dandim 0833 Kota Malang Letkol Nurul Yakin.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi yang disidik sejak 2017 lalu.

Tersangka korupsi itu berjumlah 19 orang. Dua di antaranya calon wali kota Malang yakni M Anton dan Yaqud Ananda Gudban.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved