Wali Kota Malang Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Malang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Suap

Wali Kota Malang, Mochammad Anton telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap DPRD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Malang Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Malang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Suap
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wali Kota Malang Mochamad Anton di kantor KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (22/8/2017). Mochamad Anton diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Wali Kota Malang, Mochammad Anton telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap DPRD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK juga menetapkan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka bersama pria yang akrab disapa Abah Anton itu.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Selain pria yang akrab disapa "Abah Anton" tersebut, KPK juga menetapkan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka.

"Setelah mengumpulkan data dan dari hasil sidang, dilakukan penyelidikan lebih dalam dan mencermati fakta persidangan sehingga ditemukan 2 bukti permulaan untuk penyidikan beberapa orang lainnya. Jumlahnya 19 orang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga Anton memberi suap kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Sementara 18 anggota DPRD Malang diduga sebagai penerima.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono.

Arief disangkakan menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015.

Atas perbuatannya tersebut, Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk 18 anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Tetapkan Wali Kota dan 18 Anggota DPRD Malang sebagai Tersangka Suap

Editor: Any Riaya Nikita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved