Berita Sumenep

Ingat! Cukup Tunjukkan KTP, Ibu Hamil di Sumenep Bisa Melahirkan Gratis

Perempuan-perempuan di Sumenep yang sedang hamil wajib tahu bahwa hanya dengan menunjukkan KTP, mereka bisa dapat layanan persalinan gratis.

Ingat! Cukup Tunjukkan KTP, Ibu Hamil di Sumenep Bisa Melahirkan Gratis
ist
ilustrasi 

SURYA.co.id I SUMENEP – Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, pemerintah menjamin biaya persalinan dalam program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Jampersal adalah program untuk mengatasi masalah pembiayaan persalinan, meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk kb pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

“Semua ibu hamil sekarang ada jaminan, tidak peduli kaya ataupun miskin, semua ibu hamil sekarang dijamin oleh negara dalam bentuk pelayanan Jampersal,” terang Dr. Fatoni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Fatoni juga menambahkan, program Jampersal bersumber dari APBN, dimana di tahun 2018 anggaran untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 2,2 milyar rupiah.

Sementara untuk syarat pengajuan penerimaan sendiri tidak sulit.

“Syarat utama ia harus penduduk asli Sumenep, cukup tunjukkan KTP, sudah bisa terima layanan Jampersal,” terangnya.

Pembiayaan gratis tidak hanya untuk persalinan di Sumenep.

“Misal nanti sampai diharuskan dirujuk ke Surabaya, biaya juga akan ditanggung” tegasnya.

Menurutnya, program Jampersal sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2017.

“Di tahun tersebut dana yang terserap hanya 20 persen, sisanya menjadi Silpa dan digunakan untuk tahun ini, masuk dana alokasi khusus,” tuturnya.

Fatoni berharap program Jampersal bisa terserap dan tersosialisasi secara maksimal.

“Oleh karena itu, kami kumpulkan camat dan kepala UPT puskesmas, pada Selasa (13/3/2018) di Hotel Utami untuk melakukan sosialisasi, agar mereka lebih gencar memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat,” terangnya.

Sementara terkait adanya sebagian laporan tentang beberapa Polindes yang memberlakukan pembayaran dengan jumlah tertentu.

Pihaknya mengaku hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya layanan Jampersal.

Dia juga memastikan, jika setelah ini ditemukan Puskesmas atau Polindes yang masih memberlakukan biaya pada ibu hamil, itu sudah masuk pungutan liar (pungli), terangnya.

“Tidak diperkenankan menarik biaya dalam alasan apapun karena sudah ditanggung oleh negara, kalau ada berarti itu pungli,” terangnya. 


Penulis: Khairul Amin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved