Didakwa Enam Jaksa KPK pada Sidang Perdana Korupsi, Mantan Bupati Nganjuk Tak Ajukan Eksepsi

Hadiah yang dimaksud JPU adalah Taufiqurrahman menerima kompensasi sejumlah uang atas promosi jabatan beberapa pegawai di Pemkab Nganjuk.

Didakwa Enam Jaksa KPK pada Sidang Perdana Korupsi, Mantan Bupati Nganjuk Tak Ajukan Eksepsi
surya/anas miftakhudin
Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, mengenakan baju batik saat koordinasi dengan kuasa hukumnya dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (9/3/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi jual-beli jabatan Pemkab Nganjuk di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (9/3/2018). Politisi PDIP itu dituduh menerima uang suap yang totalnya sekitar Rp 1,35 miliar.

Dalam sidang perdana di ruang Candra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU), di antaranya Fitroh Rohcahyanto SH, Ahmad Burhanudin SH, Arif Suhermanto SH, Adhi Kurniawan SH, Dame Maria Silaban SH, Ni Nengah Gina Saraswati SH, dan Herry BS Ratna Putra.

Sesuai dakwaan yang dibacakan JPU KPK, terdakwa telah melakukan atau turut serta menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima hadiah.

“Terdakwa telah menerima hadiah keseluruhan Rp 1,35 miliar. Total hadiah itu dari Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosyid Husein Hidayat, dan Budiono,” ungkap jaksa Fitroh Rohcahyanto.

Hadiah yang dimaksud JPU adalah Taufiqurrahman menerima kompensasi sejumlah uang atas promosi jabatan terhadap beberapa pegawai di Pemkab Nganjuk.

“Sebagai bupati, terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,” paparnya.

Taufiqurrahman dilantik sebagai Bupati Nganjuk pada 12 April 2013 lalu. Setelah dilantik, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk pada kurun waktu 2016 hingga 2017.

Dalam lelang jabatan itu, terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 30 juta hingga Rp 500 juta. Dalam kasus ini, Taufiq juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf B atau Pasal 11 UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan SH mempersilakan terdakwa koordinasi dengan kuasa hukumnya Susilo Aribiwo SH. Setelah koordinasi terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

"Yang Mulia sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian," ujar Taufiqurrahman kepada majelis hakim.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved