Breaking News:

Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Kompak Sebut Parkir Berlangganan Sebaiknya Dihentikan

Saking seringnya mendapat keluhan dari warga terkait parkir berlangganan di Sidoarjo, DPRD Sidoarjo kompak sebaiknya program itu dihentikan.

Penulis: M Taufik | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Komisi B DPRD Sidoarjo saat hearing dengan Dishub Sidoarjo membahas program parkir berlangganan, Selasa (6/3/2018). 

SURYA.co.i d| SIDOARJO - Saking seringnya mendapat keluhan dari warga terkait program parkir berlangganan, Komisi B DPRD Sidoarjo akhirnya mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membicarakan persoalan ini.

Dalam pertemuan yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (6/3/2018), sebanyak 11 orang anggota Komisi B semuanya kompak menyatakan program ini lebih baik dihentikan.

"Pendapatan memang cukup bagus untuk PAD, tapi ketidakpuasan masyarakat sangat tinggi. Sehingga, menurut kami program ini perlu dievaluasi dan dikaji ulang. Jika memang tidak bisa lebih baik, mending peraturan ini dicabut saja," kata Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto.

Bambang mengaku sering sekali disambati warga soal parkir berlangganan. Termasuk ketika reses atau dalam berbagai kesempatan lain.

"Kalau tidak bisa diperbaiki, mungkin bisa diserahkan ke pihak ketiga atau dicabut saja. Daripada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi," timpal Hadi Subiyanto, anggota Komisi B dalam hearing.

Baca: Warga Sidoarjo Terus Mendesak Pemkab Stop Parkir Berlangganan

Tak jauh beda yang disampaikan para anggota dewan lain.

"Bisa dibilang mayoritas warga Sidoarjo mengeluhkan parkir berlangganan ini," Hamzah Purwandoyo, juga anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.

Berulangkali Sidak, dewan juga sudah melihat sendiri bagaimana praktik pungutan liar di sejumlah titik parkir yang seharusnya tidak perlu membayar.

"Bukan hanya di kawasan kota, di berbagai wilayah juga demikian. Di Krian, di Kecamatan Taman dan beberapa daerah lain, kami melihat sendiri bagaimana jukir tetap menarik uang parkir. Ketika dikasih Rp 1.000 mereka juga minta tambah, padahal seharusnya tidak perlu bayar," ungkap anggota Komisi B lainnya, Ali Sutjipto.

Kendati demikian, dalam hearing ini disepakati untuk memberi waktu kepada Dishub melakukan perbaikan layanan. Dewan sepakat, waktunya sampai pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) tahun ini. Jika tak bisa diperbaiki, Komisi B DPRD Sidoarjo sepakat, parkir berlangganan harus dihentikan.

Baca: Retribusi Parkir Berlangganan Mengalir ke Polisi dan Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo Kebagian Segini

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved