Berita Rilis

Diskusi Batu Bara untuk Siapa? Menyikapi Penetapan Harga Batubara DMO bagi Tarif Listrik Wajar

Usulan DMO menggunakan batas atas dan batas bawah merupakan solusi terbaik untuk berbabagi.

Diskusi Batu Bara untuk Siapa? Menyikapi Penetapan Harga Batubara DMO bagi Tarif Listrik Wajar
Foto: istimewa
Diskusi publik bertema,”Batubara untuk Siapa,” digelar Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM), Kamis (21/2//2018). 

SURYA.co.id | JAKARTA  - Manganut prinsip berbagi keadilan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo, pengendalian harga batubara melalui penetapan harga jual batubara dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) menjadi sarana berbagi beban antara pengusaha batubara dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

Hal itu diungkap pengamat ekonomi energi UGM dan mantan anggota tim reformasi tata kelola migas Fahmy Radhi di Jakarta, Kamis (22/2/2018), prinsipnya adalah menerapkan “share gain and share pain,” atau berbagai keuntungan dan juga beban.

Dalam diskusi publik bertema,”Batubara untuk Siapa,” yang diadakan Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM), Kamis (22/2//2018), Fahmy menyatakan, usulan DMO menggunakan batas atas dan batas bawah, baik diajukan PLN ataupun Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), sebenarnya merupakan solusi terbaik untuk berbagi.

Hal ini daripada harus menerapkan perhitungan berdasarkan besarnya biaya (cost) ditambah dengan margin (keuntungan).

“Ini dilakukan sebagai cara mencegah terjadinya proses kebangkrutan PLN, di mana harga batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor 75% ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Pengendalian harga batubara itu merupakan jalan tengah mengurangi beban PLN dengan sedikit mengurangi pendapatan pengusaha batubara, yang sejak bulan Agustus 2017 telah menikmati keuntungan winfall profit, akibat naiknya harga batubara,” paparnya.

Dalam beberapa tahun terakhir harga batubara di pasar internasional terus melambung. Kondisi ini dirasa tidak mudah bagi PT PLN (Persero), yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan batubara.

Pada 2016, harga batubara mencapai Rp630.000,-/ton, lalu naik menjadi Rp853.000,-/ton di tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sekitar Rp16,18 triliun pada 2017.

Pemerintah sedang menyusun formula baru untuk menentukan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Selama ini komponen untuk menyusun TDL adalah berdasarkan inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price - ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Padahal, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara.

Halaman
123
Penulis: Yoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved