Berita Gresik

Aktivis PMII Lintas Kota Unjuk Rasa di Gresik Untuk Menolak Revisi UU MD3

PMII dari berbagai daerah di Jatim menggelar unjuk rasa di DPRD Gresik untuk menolak revisi UU MD3.

Aktivis PMII Lintas Kota Unjuk Rasa di Gresik Untuk Menolak Revisi UU MD3
surabaya.tribunnews.com/sugiyono
Mahasiswa PMII saat menggelar unjuk rasa menolak Revisi UU MD3 di DPRD Gresik, Senin (19/2/2018), 

SURYA.co.id | GRESIK - Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai daerah di Jatim menggelar unjuk rasa menolak revisi UU no.17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), Senin (19/2/2018).

Unjuk rasa yang diikuti perwakilan PMII dari Pasuruan, SUrabaya, Jombang, Bangkalan, Sumenep, dan Gresik, digelar di DPRD Gresik. 

"Diberlakukannya Undang-undang MD3 sama dengan membungkam aspirasi rakyat, membungkam kebebasan pers dan membungkam demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Samsul Hadi, mahasiswa STIA Bangkalan, Senin (19/2/2018).

Mahasiswa juga menilai bahwa media massa sekarang ini diduga sudah dibungkam oleh pemerintah sehingga hanya memberitakan yang hanya pencitraan dan pembodohan masyarakat dengan menayangkan sinetron yang tidak jelas dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

"Perusahaan pers diduga sudah konspirasi dengan pemerintah, sebab hanya memberikan pencitraan. Jadi pers kami minta dikembalikan sesuai undang-undang nomor 40 Tahun 1998," katanya.

Samsul mencontohkan keberadaan media yang saat ini hanya dipakai untuk alat pencitraan. Mulai media online, cetak dan TV.

"Media online, cetak dan TV hanya memuat berita-berita yang tidak penting. TV memuat film-film baper-baperan. Itu kurang mengedukasi masyarakat, tapi tidak mengkritisi pemerintah. Seharusnya media memberitakan seobjektif mungkin," imbuhnya.

Moh Syafi AM, perwakilan DPRD Gresik mengatakan bahwa perwakilan mahasiswa harus menyampaikan secara struktural ke jajaran PMII di Pengurus Besar (PB) di Jakarta sehingga bisa menyampaikan penolakan UU MD3. Sebab, DPRD Gresik tidak struktur dengan DPR RI.

"Silahkan laporan langsung ke PB PMII. Biar disampaikan ke DPR RI," kata Moh Syafi'.

Penulis: Sugiyono
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved