Karena Hal ini UU BUMN Digugat ke Mahkamah Konstitusi

UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.

Karena Hal ini UU BUMN Digugat ke Mahkamah Konstitusi
foto: istimewa
Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (batik hijau) dan AM Putut Prabantoro (kiri) bersama Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) dengan Kordinator DR. Iur. Liona N. Supriatna SH, MHum (berdasi) seusai mendaftarkan gugatan di MK, Rabu (7/2/2018) 

SURYA.co.id | JAKARTA - UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 33 yang berisi tentang perekonomian nasional.

Gugatan itu diajukan oleh Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yang mendampingi para pemohon di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Para pemohon adalah Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro yang keduanya bertindak selaku Warga Negara Indonesia serta pemerhati ekonomi kerakyatan khususnya dalam memperjuangkan pemerataan kemakmuran.

Selain kedua pemohon, hadir di Gedung Mahkamah Ko dari TAKEN yakni DR. Iur. Liona N. Supriatna, S.H (Kordinator)., M.Hum., Hermawi Taslim, S.H., Daniel T. Masiku, S.H., Sandra Nangoy, S.H., M.H., A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H, G. Retas Daeng, S.H, AMC Alvin Widanto Pratomo, S.H. dan Bonifasius Falakhi, S.H. .

Menurut Liona N Supriatna, alasan diajukannya gugatan terhadap UU BUMN karena peraturan tersebut secara jelas tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 33.

Sedang  pasal-pasal UU BUMN yang dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 serta menjadi dasar gugatan adalah Pasal 2 Ayat 1 (a) dan (b). Selain itu pasal yang menjadi fokus gugatan juga Pasal 4 Ayat 4.

"Kedua pasal itu menurut pemohon, tidak sesuai dengan pasal 33 UUD NRI 1945. Ketidaksesuaian dengan UUD NRI 1945 itu terjadi ketika dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang jauh dari amanat Pasal 33 UUD NRI 1945," ujar Liona Supriatna.

Akibat dari penyimpangan itu, lanjutnya, adalah kemakmuran yang menjadi amanat konstitusi tidak terjadi.

"Banyak BUMN tidak lagi bertindak sebagai agen pembangunan bahkan tidak memenuhi tujuan pendirian BUMN sebagai tersurat dalam UU BUMN itu sendiri,” imbuh Liona.

Banyaknya BUMN yang merugi, Presiden Bandung Lawyers Club itu mengilustrasikan, menjadi salah satu bukti bahwa berdasarkan fakta yang ada pengelolaan BUMN tidak sesuai dengan tujuan pendirian yakni mengejar keuntungan, apalagi mencapai kemakmuran sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.

Halaman
1234
Penulis: Tri Mulyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved