Berita Surabaya

Muncul Wacana Pemblokiran KTP dan KK Untuk Warga yang Buang Sampah Sembarangan

Wacana pemblokiran KTP dan KK sebagai sanksi untuk warga Surabaya yang kedapatan membuang sampah sembarangan, mengemuka dalam rapat di DPRD Surabaya.

Muncul Wacana Pemblokiran KTP dan KK Untuk Warga yang Buang Sampah Sembarangan
surya/ahmad zaimul haq
ilustrasi sampah yang dibuang sembarangan 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wacana pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai sanksi untuk  warga Surabaya yang membuang sampah sembarangan, mengemuka dalam rapat pembahasan raperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. 

Wacana perubahan perda itu dimunculkan karena Perda yang lama dianggap tak berfungsi.

Sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, tidak diterapkan secara efektif meski sudah ada Satgas Khusus Sampah yang bertugas menindak orang-orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan. 

Sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, menurut Perda 5/2015 itu adalah denda paling tinggi Rp 750 ribu. 

Perubahan Perda itu sendiri kini masih digodok terus oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya.  Selama proses itu, ada lontaran untuk memberikan sanksi pemblokiran KTP

"Salah satunya ada sanksi pemblokiran KTP dan KK. Tapi bagaimana mungkin ini bisa berjalan wong Perda lama saja tidak jelas jalan ceritanya," ucap Anggota Komisi B, Baktiono, Rabu (7/2/2018).

Menurut Baktiono, pemblokiran KTP dan KK bisa jadi membuat jera masyarakat yang terbiasa buang sampah sembarangan. 

Namun dia menggarisbawahi bahwa Pemkot juga harus menyediakan segala sarana dan prasarana pembuangan sampah. Jangan sampai, warga diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, namun jumlah tempat sampah di lingkungannya tak cukup banyak. 

"Masak orang kerja bakti karena tak ada tempat dibuang sekenanya kena sanksi. Harus dipenuhi dulu fasilitas pembuangan sampah baru berpikir sanksi," tambah Baktiono.

Selain membuang sampah sembarangan, wacana lain yang juga muncul adalah sanksi untuk warga yang membuang sampah ke tempat sampah yang tak sesuai dengan jenis sampah

"Dulu popok tidak sebanyak saat ini. Nanti akan makin runyam kalau tidak diatur. Surabaya harus bebas sampah. Semua harus dikelola dengan baik. Ini Semangat Raperda ini," kata Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah, Binti Rochmah.

Binti menegaskan bahwa sejauh ini belum sampai membicarakan sanksi bagi pelanggar pembuang sampah sembarangan.

Sekretaris DKRTH, Aditya menegaskan bahwa semua masih dalam pembahasan.

"Sebaiknya jangan saya yang ditanya. Biar nanti dijelaskan kepada Pak Kadis saja," elak Aditya usai pembahasan Raperda pengelolaan sampah di Komisi B.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved