4 Kontraktor Pelaksana Proyek Dinas PUPR Sidoarjo Terancam Blacklist

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sebanyak 4 kontraktor di SIdoarjo yang menjadi pelaksana proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terancam di-blacklist.

Hal ini menyusul belum terselesaikannya sejumlah proyek peningkatan dan peninggian jalan yang berakibat serapan anggaran 2017 PUPR rendah.

Kepala Dinas PUPR Sidoarjo, Sigit Setyawan, mengatakan empat proyek jalan yang hingga hari ini belum selesai yakni Jalan Jaksa Agung Suprapto, Porong-Krembung, Tulangan, dan Sukodono.

"Kami bakal mengevaluasi kontraktor-kontraktor tersebut," kata Sigit, Jumat (19/1/2018).

Sigit menuturkan masih ada kesempatan para kontraktor itu menyelesaikan pekerjaannya hingga 19 Februari mendatang. Jika tak kunjung selesai, keempat kontraktor ini tak akan lagi bisa mengikuti lelang-lelang di Pemkab Sidoarjo.

"Bahkan mungkin tak lagi bisa mendaftar lelang di pemda lainnya," sambungnya.

Terkait serapan yang rendah, Sigit mengakui memang ada beberapa proyek yang tak selesai di 2017. Selain lambatnya kontraktor, beberapa masalah teknis juga menjadi penyebab.

Sigit memaparkan serapan rendah terjadi di Bidang Pengairan. Tertahannya dana untuk pengairan akibat kesalahan penyusunan anggaran di DPRD praktis membuat Bidang Pengairan tak bisa menjalankan program secara maksimal.

"Bukannya membela diri, penggabungan tiga OPD (Bina Marga, Pengairan,dan Cipta Karya) menjadi PUPR pada 2016 lalu juga membuat konsolidasi internal kami masih adapasi sehingga pekerjaan proyek di 2017 tak maksimal," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, menambahkan Dinas PUPR hanya mampu menyerap 54 persen dari anggaran Rp 567 miliar. Politisi PKB ini meminta agar mengevaluasi proyek-proyek di PUPR karena OPD ini menjadi tolok ukuran pembangunan daerah.

"Kalau kontraktornya bermasalah, ganti. Kalau lelangnya lambat, perencanaannya yang dipercepat. Contohlah pemerintah pusat atau minimal Pemkot Surabaya yang melakukan perencanaan sebelum Januari," imbuh Nasih.

Pihaknya juga akan memanggil OPD-OPD lain untuk membahas sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Sidoarjo yang mencapai Rp 909 miliar. Meski PUPR merupakan OPD dengan anggaran terbesar, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperim) menjadi OPD yang serapannya paling minim.

"Hanya mampu menyerap 36 persen dari anggaran yang diberikan. Harus diubah," ujarnya.