Pilkada Serentak 2018

Kumpulkan Penyelenggara Pemilu, DPRD Jatim Ingatkan soal ini dalam Pilkada Serantak 2018

Untuk kali pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melaksanakan rapat koordinasi jelang penyelenggaraan pilkada serentak.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya/bobby constantine koloway
Sejumlah penyelenggara pemilu hadiri undangan DPRD Jatim, Rabu (17/1/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Untuk kali pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melaksanakan rapat koordinasi jelang penyelenggaraan pilkada serentak.

Melalui Komisi A, lembaga perwakilan rakyat ini mengundang berbagai instansi penyelenggara pilkada hingga beberapa pihak terlibat.

Terdapat Ketua KPU Jatim Eko Sasmito dan Ketua Bawaslu Jatim M Amin sebagai penyelenggara pilkada.

Hadir pula perwakilan dari Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jatim, hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Serta jajaran pemerintah provinsi yang diwakili Kepala Biro Himawan; Kepala Biro administrasi pemerintahan, Anom Surahno, serta Kepala Bakesbangpol Jonathan Judyanto.

Pada penjelasannya, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Purnomo mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk mewaspadai berbagai hal yang dapat menganggu penyelenggaraan pilkada tahun ini.

Jatim menjadi salah satu daerah  yang menyelenggarakan pilkada serentak dengan jumlah terbanyak, yakni 18 pilkada kabupaten/kota dan satu pilkada tingkat provinsi.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah penyebaran berita palsu (hoax) dan konten yang menyinggung isu SARA.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk mewujudkan Jatim yang kondusif di pilkada nanti," ujar Freddy pada sambutannya.

"Tagline KPU 'Pilkada Jatim Guyub Rukun' tak mungkin bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder," ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Pun begitu pula dengan Anggota Komisi A, Bambang Juwono.

Bambang meminta KPU dan Bawaslu untuk menjadikan pilkada di lain daerah sebagai acuan agar penyelenggara pemilu bisa mewaspadai berbagai potensi konflik yang terjadi.

"Pilkada ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Melainkan, lebih jauh dari itu terkait kekeluargaan. Penyelenggara pilkada harus bisa menjaga kondusivitas ini agar tak seperti di lain daerah," harap Bambang.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito pun mengungkap beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan pihaknya.

"KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan pilgub ini adalah Pilgub Jatim Guyub Rukun. Jadi, kita berharap bahwa proses pemilihan ini tetap dilakukan secara kebersamaan guyub dan penuh dengan kerukunan," ujar Eko.

"Kita berusaha bersama-sama akan menunjukkan bahwa apa yang diharapkan rakyat Jatim, semua disini bahwa kita melaksanakan proses yang baik dari awal sampai akhir," ujarnya.

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved