Berita Surabaya

Besok Raperda Pendidikan Jatim Disahkan, Isinya terkait Hal-hal begini

Terkait hal itu Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim tengah merumuskan Perda Penyelenggaraan Pendidikan.

Besok Raperda Pendidikan Jatim Disahkan, Isinya terkait Hal-hal begini
surabaya.tribunnews.com/Sulvi Sofiana
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perubahan wewenang mengelola pendidikan berimbas pada perubahan payung hukum.

Terkait hal itu Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bersama Komisi E DPRD Jatim tengah merumuskan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Rencananya dalam raperda tersebut ada penambahan 40 pasal.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan beberapa hal ditambahkan dalam Raperda,khususnya terkait pendidikan karakter dan secara khusus terkait SMK.

Apalagi saatbininpengelolaan SMK di Jatim memiliki banyak variasi. Mulai dari adanya SMK sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), SMK Mini hingga SMK dengan program double track.

"Raperda ini juga penting agar pembiayaan pendidikan tidak hanya di daerah tetapi juga dari pusat,"ungkapnya usai acara Refleksi Capaian Program Pendidikan Tahun 2017 dan Menyongsong Program Pendidikan Tahun 2018 di Dinas Pendidikan Jatim, Rabu (27/12/2017).

Ia mengungkapkan perlu banyak menghimpun aspirasi seKolah sebagai pelaksana pendidikan untuk mematangkan Raperda. Selain itu wajar jika saat ini pengelolaan SMA/SMK di Jatim ada yang belum masksimal mengingat baru satu tahun pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi.

"Dengan adanya refleksi ini sebagai dasar untuk meningkatkan yang sudah dikerjakan. Harapan harus lebih maju," ungkapnya.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman menambahkan dalam rancangan perda tersebut, sejumlah urusan menjadi pembahasan utama.

Antara lain terkait hak dan kewajiban Pemprov Jatim, penyelenggara pendidikan, masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Selain itu, dibahas pula terkait penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, tenaga pendidik - kependidikan, serta izin pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan.

Iapun menegaskan tahun 2018 pendanaan pendidikan di Jatim akan banyak dialokasikan untuk pemberian subsidi gaji GTT dan PTT. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 8.000 orang.

Selain itu, pihaknya akan lebih berkonsentrasi untuk pendidikan dan peningkatan index pembangunan manusia di daerah Madura yang selama ini masih rendah. Untuk itu sarana dan prasarana akan lebih diperhatikan.

"Yang paling penting menggunakan pola 'dobel track', yaitu formal dan non-formal. Selain itu pendidikan di Madrasah Diniyah juga diberi pembekalan. Meskipun sudah ada SMK mini. Pada tataran tingkat menengah diharapkan adanya peningkatan," ucapnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved