Berita Pendidikan Surabaya

Jatim Minim Layanan Sekolah Inklusif, selian Belum Merata, ternyata ini Kendalanya Lainnya

Pemprov Jatim akan perluasan layanan pendidikan siswa inklusif karena semua daerah di Jatim belum dinikmati layanan tersebut.

Jatim Minim Layanan Sekolah Inklusif, selian Belum Merata, ternyata ini Kendalanya Lainnya
surya/haorrahman
Sekolah inklusif SDN 3 Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi mendapat kunjungan Bupati Abdullah Azwar Anas. 

“Harapan kami setiap kabupaten/kota memiliki sekolah inklusif. Khususnya jenjang SMA/SMK negeri,” katanya.

Ninik menjelaskan, ketentuan ideal mengenai sekolah inklusif ini seharusnya terdapat satu sekolah pada setiap kecamatan. Namun, hal tersebut tidak mudah lantaran tidak semua kecamatan di Jatim juga terdapat SMA/SMK berstatus negeri.

“Ini hanya sekolah inklusif. Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah cukup dengan adanya 68 lembaga negeri dan 530 SLB swasta,” tutur Ninik.

Terdapat tiga daerah, lanjut Ninik, yang diharapkan dapat memacu layanan pendidikan inklusif setempat, yakni Pasuruan, Bondowoso, dan Ponorogo.

Selain akses layanan yang belum merata, Ninik mengakui, pendidikan inklusif dihadapkan pada tantangan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang masih minim.

“Jadi fungsinya seperti guru BK (Bimbingan Konseling). Rasio idealnya, satu GPK untuk 5-8 anak,” kata dia.

Keberadaan GPK, kata Ninik, sering kali dianggap sebagai pendamping siswa inklusif. Perspektif itu tidak dibenarkan sebab pendamping siswa inklusif tidak termasuk guru.

“Jadi GPK tidak harus berada di dalam kelas seperti halnya pendamping. GPK hanya perlu turun jika anak didik membutuhkan intervensi khusus untuk penyesuaian lingkungan,” pungkas Ninik.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved