Berita Surabaya

Terkait Penggusuran Pedagang Jalan Bongkaran, begini Penjelasan Pemkot Surabaya

Terkait penggusuran pedagang botol bekas di Jalan Bongkaran, Pemkot Surabaya memberikan sejumlah alasan.

Terkait Penggusuran Pedagang Jalan Bongkaran, begini Penjelasan Pemkot Surabaya
surya/Fatimatuz Zahro
Pedagang Jalan Bongkaran protes lantaran stan jualan mereka digusur Satpol PP. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Terkait penggusuran pedagang botol bekas di Jalan Bongkaran, Pemkot Surabaya memberikan sejumlah alasan.

Lewat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Joko Wiyono, penertiban pedagang kaki lima di Jalan Bongkaran karena mereka berjualan di atas saluran dan juga di atas pedestrian.

Sehingga sesuai dengan Perda Kota Surabaya No 10 Tahun 2000, hal tersebut melanggar aturan dan harus ditertibkan.

"Menertibkan pedagang di Jalan Bongkaran itu tidak sekali dua kali. Tapi sudah berkali-kali, namun mereka kembali lagi, sedangkan arahan dari pimpinan pedagang itu harus ditertibkan karena saluran akan direvitalisasi," kata Joko, Rabu (22/11/2017).

Selain itu, menurut Joko, barang dagangan mereka yang ada di Jalan Bongkaran dinilai membahayakan pejalan kaki yang melintas di atas pedestrian.

Sebab pedagang disana banyak yang berjualan drumb bekas yang disusun tinggi. Bahkan sampai lebih dari 20 meter.

Jika terjadi drum roboh, tentu akan membahayakan warga yang tengah melintas. Sehingga Pemkot nekat untuk melakukan penertiban.

"Kondisi di sana juga banjir. Sehingga perlu ada pembenahan saluran. Saat ini saluran sudah mulai dibangun dan dikeruk oleh Dinas PU Bina Marga," katanya.

Lebih lanjut Joko mengatakan bahwa memang dulu sempat ada hearing di DPRD Kota Surabaya dan ada notulensi rapat.

Namun ditegaskan Joko itu bukan surat izin bagi pedagang untuk berjualan. Melainkan hanya notulensi hasil rapat.

"Lagipula itu sudah lama dan dulu kawasan itu belum ramai dan belum banjir. Sekarang memang dibutuhkan untuk revitalisasi saluran," katanya.

Selain itu menurut pimpinan, dikatakan Joko, surat tersebut sudah tidak berlaku. Dan penertiban sudah diarahkan oleh Pemkot untuk dilakukan.

"Perantingan juga langsung gerak di tempat saat penertiban pedagang rampung," jelasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved