Poros Tengah Disebut Bisa Kurangi Dampak Negatif "Perang Paregreg" di Pilgub Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Beberapa pengamat menyebut bahwa situasi pemilihan gubernur (pilgub) Jatim mendatang mirip dengan kondisi saat "Perang Paregreg" di masa Kerajaan Majapahit silam.

Perang Paregreg terkenal dengan perseteruan antara Bhre Wirabumi melawan Kusumawardhani/Wikrama Wardhana.

Keduanya, merupakan anak kandung Hayam Wuruk yang berebut pucuk pimpinan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara ini.

Pada akhirnya, perang saudara ini justru membawa kemunduran bagi kekuasaan Kerajaan Majapahit dan berakhir dengan keruntuhan.

Hal inilah yang menjadi tema besar Kaukus Politik Cerdas dan Bermartabat dalam Diskusi Panel "Perang Paregreg Di Pilgub Jatim, Jumat (17/11/2017).

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Mochtar W Oetomo memaparkan majunya dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa di pilgub mendatang menjadi salah satu awal mula munculnya potensi ini.

Sebagai organisasi massa berbasis agama terbesar di Jatim, bukan tidak mungkin NU bisa berpotensi terbelah.

"Yang bisa kita ingat adalah saat Muktamar NU beberapa tahun silam. Apakah pasca konflik di saat pemilihan Ketua PBNU itu lantas kini dua kubu NU telah bersatu? Sepertinya kan belum," ujar Mochtar yang menjadi salah satu pembicara di diskusi yan berlangsung di Hotel Narita, Surabaya ini.

"Oleh karena itu, pernyataan beberapa figur NU yang menyebut bahwa perbedaan di tubuh NU hanya bersifat sementara, sepertinya tidak sepenuhnya benar," lanjutnya.

Saat ini, menurut Mochtar, potensi "perang paregreg" tersebut telah dimulai dengan adanya adu statement antar kyai.

"Statement tokoh atau pun kiai yang menggunakan istilah agama bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan berpotensi memicu Perang Paregreg di Pilgub nanti. Perang sesama anak kandung NU," ungkap pria yang juga Direktur Surabaya Survey Centre (SSC) tersebut.

Meski demikian, menurut Mochtar, polarisasi pada Pilgub Jatim 2018 bakal kecil kemungkinan menyentuh wilayah SARA.

"Polarisasi yang terjadi mungkin hanya sebatas antara NU struktural dengan NU kultural dalam hal dukungan ke kedua kandidat," tandas Mochtar.

Tetapi, jika perang ujaran itu berlarut, Mochtar menyebut efek negatif yang lebih meluas.