Grahadi

Press Release

Kuliah Umum di UNS Solo, Pakde Karwo Paparkan Pembangunan Berkeadilan dan Berdaya Saing

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengisi kuliah tamu di UNS Solo. Di sana, dia memaparkan konsep pembangunan yang sudah diterapkan Jatim.

ist/humas pemprov jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo saat mengisi kuliah tamu di UNS Solo, Jumat (17/11/2017) 

SURYA.co.id | SOLO - Gubernur Jawa Timur,  Soekarwo memaparkan pembangunan Jawa Timur yang berkeadilan dan berdaya saing dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/11) pagi.

Dijelaskannya, keadilan merupakan amanat konstitusi. Jika keadilan tidak diwujudkan, akan menghasilkan disparitas atau kesenjangan antar daerah menjadi tinggi.

"Pemerataan keadilan bisa dilakukan jika pemerintah bisa mengintervensi (membela) masyarakat kecil. Di Jatim kami namakan ekonomi kerakyatan," tegasnya.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, Pemprov. Jatim menggunakan berbagai strategi, diantaranya di bidang pembiayaan, produksi dan pemasaran.

Misalnya, untuk UMKM diberikan suku bunga murah 6-9%, produk diberikan nilai tambah, dan sekaligus pemasaran melalui kerjasama antar baik di dalam dan luar negeri. Dengan demikian, daya saing meningkat.

Semuanya, untuk memberi kemudahan pada industri kerakyatan seperti UMKM.

Hasil dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain bisa dilihat dari kinerja sektor pertanian yang terus tumbuh secara positif.

Pada sektor ini, Jatim berhasil surplus beras sebesar 5.135.177 ton atau setara dengan kebutuhan 45.04 juta jiwa. Sementara konsumsi beras nasional mencapai 114kg per kapita per tahun. Jatim juga surplus Jagung sebanyak 5.717.790 ton.

Di Jatim, sebanyak 6.8 juta industri berasal dari sektor UMKM dan menyumbang 54.98% terhadap PDRB Jatim.

“Salah satu kegagalan liberalisasi adalah UMKM tidak diberi kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan, mereka akan bangkrut, pasar tidak terbentuk, dan tidak ada barang yang dibeli oleh rakyat,” katanya.

Di hadapan rektor UNS, Prof. Ravik Karsidi dan mahasiswa UNS yang memadati auditorium, Pakde Karwo mengatakan, strategi lain yang dipergunakannya adalah membuka ruang publik untuk melakukan dialog dengan rakyat.

“Saya sependapat bahwa nilai budaya musyawarah mufakat merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak melainkan melalui proses musyawarah untuk mufakat,” ungkap Soekarwo.

Pakde Karwo menambahkan dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan selalu melibatkan rakyat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka. Kebijakan yang dijalankan harus dilakukan dengan cara partisipatoris. Artinya, setiap masyarakat diajak merumuskan kebijakan dengan cara musyawarah mufakat. “Harus dibuat sebuah perjanjian dengan rakyat,” tandasnya.

Citizen Charter, lanjut Pakde Karwo, menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved