Berita Surabaya

Dewan Minta Brandgang yang Ada Bangunan Disewakan, Tak Ditertibkan dan Tak Ada Retribusi jadi Alasan

"Bangunan di brandgang tidak ditertibkan juga tidak ada penghasilan yang masuk ke Pemkot," ucap Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto.

surya/fatimatuz zahro
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwidjono 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Di tengah giatnya Pemkot menertibkan dan mengembalikan fungsi brandgang, Komisi A justru menyarankan agar brandgang disewakan ke pihak ketiga.

Bukan semua brandgang yang ada, melainkan brandgang yang sudah didirikan bangunan dan sudah lama kasusnya menggantung tidak ditertibkan namun juga tidak ditarik retribusi.

"Kalau untuk retribusi, berdasarkan Perda No 18 Tahun 2009 brandgang memang sudah tidak boleh ditarik retribusi. Namun sayangnya bangunan di brandgang tidak ditertibkan tapi juga tidak ada penghasilan yang masuk ke Pemkot," ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto, Jumat (27/10/2017).

Komisi A baru saja sidak di dua titik brandgang yang di atasnya didirikan bangunan oleh swasta. Namun tidak ditertibkan Pemkot namun juga tidak diberi ketetapan sewa.

Yaitu di Mirota dan juga di kantor Yamaha di kawasan Mayjend Sungkono. Dua tempat itu terdapat bangunan permanen bertahun-tahun, namun tidak ada tindakan tegas dari Pemkot.

"Kalau seperti ini, artinya mereka menempati aset Pemkot secara tidak sah. Tidak bayar retribusi maupun pajak," katanya.

Oleh sebab itu, dewan meminta Pemkot memberikan hubungan hukum yang jelas antara Pemkot dengan pemilik bangunan. Sehingga tidak dianggap menggantung dan tetap menguntungkan Pemkot.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwidjono. Ia mengatakan sistem sewa aset daerah bisa digunakan. Toh sewa aset ini juga sudah dilindungi dalam peraturan daerah dan diperbolehkan.

"Namun yang boleh disewakan adalah yang sudah ada bangunan di brandgang baik permanen maupun semipermanen tapi tidak mengganggu jalan maupun saluran," ucap pria yang akrab disapa Awi ini.

Jika sudah ada ketetapan untuk disewakan maka pemilik bangunan tersebut bisa segera mengurus izin dan bisa segera melakukan sewa ke Pemkot.

Menurut Awi hal tersebut lebih baik untuk Pemkot maupun untuk pemilik bangunan karena mereka jadi memiliki kewajiban untuk membayar sewa.

"Toh Antara 2009 sampai sekarang kita melihat penertiban tidak berjalan efisien, kalaupun ditarik retribusi gak bisa. Jika dikenakan sewa, maka para pengguna bisa memakai brandgang secara sah," tuturnya.

Saat ini Pemkot dikatakan Awi sedang menyusun sistem hubungan hukum yang tepat antara Pemkot dengan pemilik bangunan di brandgang.

Namun, menurutnya tidak perlu membuat aturan perda lagi melainkan cukup menggunakan perda yang mengatur tentang mekanisme penggunaan barang dan aset milik daerah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved