Berita Surabaya

Tunggak Pajak, Dana Rp 17 Miliar PD Pasar masih Diblokir, Dewan Minta Pemkot Lakukan seperti ini

"Kami sudah melakukan konsultasi ke Jakarta dan memang tidak ada solusi lain agar rekening yang diblokir itu dibuka kecuali PDPS melunasi pajak."

Tunggak Pajak, Dana Rp 17 Miliar PD Pasar masih Diblokir, Dewan Minta Pemkot Lakukan seperti ini
surya/fatimatuz zahro
Komisi B DPRD Kota Surabaya saat membahas utang pajak Perusahaan Daerah Pasar Surya, Senin (18/9/2017). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - DPRD Surabaya mengkritisi sikap Pemkot yang lambat mengatasi permasalahan utang pajak Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS). Sebab sebagaimana diketahui, sejak April 2017 rekening PDPS senilai Rp 17 miliar masih belum terbuka.

Ini karena PDPS masih belum melunasi utang pajak tahun 2007 atas pajak pertambahan nilai stan pedagang pasar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur mengatakan upaya pemkot untuk melakukan negosiasi pembukaan blokir ke Direktorat Jenderal Pajak tidak akan terealisasi.

"Kami sudah melakukan konsultasi ke Jakarta dan memang tidak ada solusi lain agar rekening yang diblokir itu dibuka kecuali PDPS melakukan pelunasan atas tunggakan pajak," ucap Mazlan, Senin (18/9/2017).

Politisi PKB ini meminta agar Pemkot segera melakukan tindakan untuk membantu pelunasan utang PDPS. Sebab kondisi saat ini dianggap sangat merugikan perusahaan daerah.

Adanya pemblokiran rekening menghambat revitalisasi pasar tradisional yang ada di Surabaya.
Padahal program revitalisasi pasar rakyat seharusnya dikebut dan dirampungkan hingga akhir tahun ini.

"Tunggakan utang pajak PDPS di tahun 2007 itu hanya Rp 4,8 miliar. Namun yang diblokir di dalam rekening ada sejumlah Rp 12 miliar," kata Mazlan.

Pihaknya mendorong agar ada langkah taktis dari Pemkot untuk seger membereskan permasalahan utang tersebut.

Misalnya langkah yang cukup memungkinkan adalah dengan pinjam dana agunan ke bank. Dengan pemkot langsung sebagai penjamin.

"Uang pinjaman itu langsung digunakan untuk menutup utang pajak yang tertunggak. Proses itu mungkin hanya satu bulan, sehingga Pemkot cukup bayar hunga satu bilan saja," ucap Mazlan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved