Breaking News:

Berita Surabaya

Penerimaan CPNS - Pemkot Surabaya Sudah Anggarkan Rp 3 Miliar, tapi Pengumuman Belum Jelas

DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya untuk segera memastikan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Musahadah
tribun jogja/hasan sakri ghozali
Buku latihan soal tes calon pegawai negeri spil (CPNS) yang dijual di lokasi penyerahan berkas lamaran di Youth Center, Sleman, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu 

SURYA.co.id I SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya untuk segera memastikan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebab tahun 2017 di anggaran belanja murni Pemkot sudah mengadakan alokasi anggaran cukup besar untuk seleksi CPNS namun hingga saat ini nyatanya tidak ada tanda-tanda akan adanya perekrutan CPNS untuk Kota Surabaya.

"Tahun ini ada alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar di BKD untuk seleksi CPNS, namun sampai saat ini belum ada laporan dan indikasi bahwa Pemkot bakal mengadakan seleksi CPNS untuk mengisi slot pegawai yang kosong," ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, Minggu (17/9/2017).

Ia menyebutkan selama sebulan belakangan sudah ramai ada pengumuman penerimaan PNS di sejumlah kementerian dan juga pemerintah daerah.

Namun belum ada kepastian bahwa Surabaya mendapat jatah kuota untuk formasi CPNS di lingkungan Pemkot.

"Karena sekarang sedang ada pembahasan perubahan anggaran keuangan APBD 2017, kami mendorong BKD untuk segera konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait kepastian Surabaya akan mendapatkan jatah formasi CPNS atau tidak," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Namun menurutnya dengan waktu yang mepet hanya tinggal tiga bulan ke depan hingga akhir tahun, kemungkinannya kecil jika akan menggelar seleksi penerimaan CPNS. Kalaupun mungkin, pelaksanaannya dimungkinkan untuk formasi di tahun depan.

"Kalau memang tidak mungkin atau tidak ada jatah formasi, maka Komisi A mengusulkan agar anggatan itu didrop. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan yang lain," ucap Herlina.

Misalnya untuk pengembangan perencanaan Pemkot yang akan membuat assessment center, dan juga untuk pelatihan pegawai ataupun untuk peningkatan kualitas SDM pegawai di lingkungan Pemkot.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwidjono mengatakan Pemkot saat ini lebih memilih mengangkat pegawai outsourcing untuk mengatasi kekurangan pegawai negeri sipil.

Ini terbukti per tahunnya selalu ada alokasi anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah untuk membiayai pengangkatan outsorsing.

"Memang selama moratorium ini banyak pegawai Pemkot yang pensiun sehingga setiap organisasi perangkat daerah memberikan alokasi anggaran untuk pegawai outsourcing," ucapnya.

Namun pihaknya mendorong ketika pemerintah pusat membuka peluang untuk adanya penerimaan CPNS maka Pemkot harus mendesak agar segera mendapatkan jatah.

"Sebab sustainable kepegawaian itu penting. Sehingga butuh adanya pengajuan formasi CPNS agar regenerasi berjalan secara kontinyu," ucap politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved