Pakde Karwo : Perlu Ekonomi Kerakyatan untuk Menandingi Perekonomian Liberal

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan menjawab tantangan zaman.

Ekonomi berbasis kerakyatan ini juga dipercaya bakal memangkas disparitas yang menjadi masalah besar di era ini. 

Terkait hal itu, Gubernur Jatim, Soekarwo, mengklaim sudah sepuluh tahun menempatkan ekonomi kerakyatan ini pada skala prioritas.

"Ekonomi Liberal di negasa asalnya kini melahirkan maslaah besar. Disparitas," kata Pakde Karwo dalam sarasehan "Menggugat Neo Liberal" di Surabaya.

Sarasehan tidak saja melihat dari kacamata ekonomi, namun juga dari sudut pandang politik dan ilmiah.

Selain Pakde Karwo, hadir sebagai pembicara dalam Sarasehan itu adalah Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Erani Yustika.

Selain Ekonom Pembangunan Universitas Brawijaya, hadir juga pengamat politik dan akademisi FISIP Unair, Airlangga Pribadi.

Sarasehan ini digelar oleh Trisakti Institute dan dimoderatori Pakar Komunikasi Politik Unair, Suko Widodo.

Pakde Karwo tak habis pikir saat ada kebijakan dari Bank Central dulu bahwa tak boleh bantu pembiayaan untuk masyarakat dan pelaku ekonomi kecil. Ternyata ini tidak tepat. Ekonomi kreatif muncul dari masyarakat.

Di Jatim hanya ada sekitar 1,4 persen yang masuk dalam ekonomi besar. Mereka dengan mudah mengakses pembiayaan di bank. Sementara 87 persen rakyat tak punya akses ke Perbankan.

"Ini ironi yang harus disudahi. Pelaku ekonomi Menengah kecil harus diberi akses. Harus ada skema pembiayaan kepada mereka. Politisi dan pemimpin daerah harus pro mereka," tandas Pakde Karwo.

Prof Ahmad Erani Yustika menyebutkan bahwa ekonomi yang tidak saling menghancurkan adalah pilihan tepat.

"Liberalisasi itu sama artinya pribadi-pribadi. Sementara kita adalah kesejahteraan bersama koperasi," kata Erani.

Kemudian, Airlangga Pribadi melihat Gubernur Pakde Karwo menerapkan Ekonomi anti mainstream.

"Berani berpihak pada petani dan ekonomi kecil. Pendiri bangsa telah mengajarkan hal-hal ini," kata Airlangga.

Bersamaan dengan sarasehan itu diluncurkan pula Trisakti Institute, sebuah lembaga yang menerbitkan Jurnal politik, ekonomi, dan budaya. Jurnal ini akan terbit 3 bulan sekali.