PD Pasar Surya Ajukan Pelunasan Pembayaran Utang Pajak ke Wali Kota Surabaya

Sejak diblokir empat bulan lalu, rekening PD Pasar Surya sampai kini belum dibuka. Lalu bagaimana upaya manajemen?

surya/fatimatuz zahroh
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Rekening Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya) Kota Surabaya, hingga kini belum dibuka blokirnya. 

Sejak diblokir empat bulan lalu oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, hingga kini upaya yang dilakukan oleh PD Pasar Surya agar blokir itu dibuka, belum membuahkan hasil sama sekali. 

Ditemui di DPRD Kota Surabaya, Senin (14/8/2017), Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Pasar Surya, Bambang Parikesit, mengatakan pihaknya bukan diam saja tanpa ada upaya pembukaan blokir.

Bambang menyebut pihaknya kini sedang berupaya untuk mengajukan pembayaran pajak yang kini dihutang oleh perusahaan daerah plat merah tersebut.

"Sekarang masih proses untuk membuka blokir. Sampai saat ini memang belum dibuka, tapi kami sedang mengupayakan untuk pembayaran lunas utang kami ke wali kota," ucap Bambang.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Surya itu menyebut, PD Pasar Surya tidak akan menawarkan untuk pencicilan hutang yang mencapai Rp 4,8 miliar tersebut.

Melainkan, PD Pasar Surya berkomitmen untuk membayar lunas semua utang yang sudah ada sejak empat tahun yang lalu tersebut. Utang pajak itu adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban para pedagang penyewa stan PD Pasar Surya.

"Kami mengajukan pelunasan semua utang perusahaan. Nilainya sekitar Rp 4 miliar, akan kita bayar dengan uang yang ada dalam rekening yang kini sedang diblokir oleh KPP," ucap Bambang.

Namun, ia menyebutkan, untuk pelunasan pajak itu tidak bisa dilakukan semata-mata oleh PD Pasar Surya. Melainkan harus melalui pengajuan perubahan anggaran keuangan (PAK) dan harus disetujui oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Sudah kami ajukan, tapi harus menunggu pengajuan PAK dulu, tidak bisa hanya PD Pasar Surya sendiri, harus ada konsultasi dan persetujuan dari bu wali," ucap Bambang.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved