Berita Politik

Enggan Bicara Pilpres, Demokrat Fokus Gugatan UU Pemilu terkait Presidential Threshold

"Kami menghormati produk hukum berupa UU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Namun, Demokrat kini tetap pada pendirian awal."

Enggan Bicara Pilpres, Demokrat Fokus Gugatan UU Pemilu terkait Presidential Threshold
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Sekretaris DPP Demokrat, Hinca Panjaitan (dua dari kanan), saat melakukan kunjungan di DPD Demokrat Jatim, Sabtu (29/7/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hingga saat ini belum merencanakan koalisi jelang pemilihan presiden 2019.

Partai berlambang segitiga mercy memilih fokus pada gugatan UU Pemilu yang di dalam isinya menyebut kewajiban presidential threshold (PT) atau pencantuman ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik (parpol).

Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Demokrat, Hinca Panjaitan. Berdasarkan penjelasannya, Demokrat masih pada pendiriannya untuk menolak PT.

"Kami menghormati produk hukum berupa UU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Namun, Demokrat hingga saat ini masih tetap pada pendirian awal untuk tidak setuju dengan adanya pencantuman PT," kata Hinca di sela kunjungannya di DPD Demokrat Jatim, Sabtu (29/7/2017).

Masih sesuai dengan argumen awal partainya, pencantuman PT tersebut sudah tidak relevan. PT yang didasarkan pada 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara secara nasional tak dapat digunakan sebagai patokan mengusung calon lagi. Sebab, proses pemilu di 2019 dan 2014 berbeda.

Pada pemilu 2014 lalu, proses pemungutan suara dilakukan dengan memilih DPR dan DPD terlebih dahulu, baru memilih presiden.

Sedangkan untuk 2019 mendatang, proses pemilihan akan berjalan bersamaan, baik dari unsur DPR, DPD, DPRD, hingga presiden. Sehingga, PT tersebut diambil berdasar perolehan suara pemilu 2014 lalu.
"Lalu, masih relevankah ketika dinamika politik 2019 disamakan dengan 2014 lalu? Tentu tidak bisa demikian," kata mantan Ketua DPP-Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat ini.

"Ibaratnya seperti mau nonton bioskop dengan menggunakan tiket yang sudah disobek. Apakah bisa? Tentu tidak lah. Pemilu lalu kan tiketnya sudah menghasilkan Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Pak Jusuf Kalla. Masa mau dipakai lagi?" ujar wakil ketua PSSI ini.

Menurut Hinca, "fakta kebenaran" inilah yang mendorong Fraksi Demokrat bersama tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan aksi walk out jelang voting pada rapat paripurna pengesahan RUU pemilu pekan lalu.

"Sebuah fakta kebenaran itu tidak bisa divoting. Kalau salah, ya salah, Jangan melalui voting," tegas Hinca.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved