Berita Pendidikan Surabaya

Akhirnya Gugatan Warga Surabaya terkait Pengelolaan SMA/SMK Senasib dengan Kota Blitar

Delapan hakim menolak permohonan karena perkara ini sama objeknya di perkara sebelumnya yang di ajukan Wali Kota Blitar.

Akhirnya Gugatan Warga Surabaya terkait Pengelolaan SMA/SMK Senasib dengan Kota Blitar
Surya/amru muiz
Edward Dewaruci, kuasa hukum pemohon.

SURYA.co.id | SURABAYA - Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan 3 wali murid Kota Surabaya.

Hal ini dituangkan dalam surat putusan nomor 31/PUU-XIV/2017 yang isinya menolak seluruh permohonan para pemohon.

Ditolaknya gugatan tersebut berarti gugatan Kota Surabaya bernasib sama dengan Kota Blitar yang pada beberapa kemarin MK juga menolak semua materi gugatannya.

Kuasa hukum pemohon dari Surabaya, Edward Dewaruci mengungkapkan keputusan MK merupakan keputusan mutlak yang harus ditaati.

Keputusan hakim menurutnya harus dianggap sebagai undang-undang yang harus dipatuhi.

“Saat pembacaan amar putusan memang pemohon tidak ada yang hadir karena undangan mendadak. Tetapi meskipun ditolak sempat ada 1 hakim dari sembilan hakim yang setuju terhadap permohonan penggugat,” jelas pria yang akrab disapa Teted tersebut ketika dikonfirmasi SURYA.co.id , Kamis (27/7/2017).

Sedang delapan hakim menolak permohonan karena perkara ini sama objeknya di perkara sebelumnya yang di ajukan Wali Kota Blitar.

Yaitu menggugat lampiran Pasal 15 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun juga ditolak hakim MK.

“Meskipun penggugatnya berbeda dan alasan yang menjadi dasar gugatan juga berbeda, kita menggunakan dasar Pasal 28 dan 31 UUD 1945,” tegasnya Teted.

Dengan adanya satu hakim yang menyetujui gugatan wali murid Kota Surabaya.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved