Pemkot Surabaya

Pemkot Yakin Gugatan terkait Pengelolaan SMA/SMK Tak Senasib Kota Blitar, ternyata ini Alasannya

"Memang gugatan Kota Blitar dikalahkan oleh MK. Tapi dari pertimbangan yang disampaikan MK, kami justru optimistis gugatan Surabaya akan menang."

Pemkot  Yakin Gugatan terkait Pengelolaan SMA/SMK Tak Senasib Kota Blitar, ternyata ini Alasannya
surya/dya ayu
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dalam sebuah acara. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan Kota Blitar yang menuntut pengembalian pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi, tak membuat Pemerintah Kota Surabaya pesimis.

Pemkot justru optimistis pengelolaan SMA/SMK segera kembali ke Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyampaikan hal itu, Rabu (19/7/2017).

Politisi PDIP ini menyebutkan pihaknya sudah mendengar kalahnya Kota Blitar untuk mempertahankan pengelolaan SMA/SMK. Namun menurut Whisnu, posisi Kota Surabaya dinilai lebih kuat.

"Memang gugatan Kota Blitar dikalahkan oleh MK. Tapi dari pertimbangan yang disampaikan MK, kami justru berharap dan optimistis bahwa gugatan Surabaya akan menang," ucap Whisnu.

Menurut Whisnu, untuk Kota Blitar yang melayangkan gugatan adalah Pemerintah Kota-nya. Sedangakan Surabaya yang menggugat adalah warganya.

"Dari pertimbangan Kota Blitar mereka gagal karena ada pertimbangan efisiensi dan sebagainya. Nah kalau Surabaya pertimbangan yang menggugat adalah warga, warga takut pasti banyak anak putus sekokah, menimbulkan kerugian warga dengan adanya pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi," katanya.

Menurutnya aspirasi warga menggugat lantaran pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov membuat kondisi sekolah berbeda.

Utamanya sekarang pendidikan jenjang menengah atas itu tak lagi gratis dan berbayar mahal.

"Nah dengan pertimbangan ini, maka saya optimis kita punya peluang besar. Kami yakin pengelolaan SMA/SMK kembali ke Kota Surabaya. Sehingga kondisi anak sekolah akan bisa kembali gratis," ucapnya.

Jika SMA/SMK kembali ke Kota Surabaya, Whisnu menegaskan, selain gratis, Pemkot juga sudah memiliki sejumlah rencana penambahan fasilitas. Salah satunya adalah menambah gedung sekolah.

"Aset yang sudah kita serahkan akan kita ambil kembali dan juga akan kita tambah SMA/SMK yang baru di Surabaya," tegas Whisnu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengaku anggaran untuk SMA/SMK dalam pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) belum dicamtumkan.

Bahkan ada kemungkinan tidak akan dianggarkan selama belum ada kepastian kembalinya pengelolaan SMA/SMK ke Kota Surabaya.

"Sampai saat ini di KUAPPAS anggaran SMA/SMK belum masuk. Belum dicantolkan di APBD 2018," kata Reni.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved