Dibubarkan Pemerintah, HTI Buka Peluang Ambil Jalur Hukum

Setelah dilarang oleh pemerintah, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia berencana menempuh upaya hukum.

Dibubarkan Pemerintah, HTI Buka Peluang Ambil Jalur Hukum
surabaya.tribunnews.com/Bobby Constantine Koloway
Humas Kantor DPD HTI Jatim, Saifuddin Budiarjo, saat ditemui Surya di kantornya, Rabu (19/7/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim membuka peluang untuk menuntut pemerintah membatalkan keputusan pembubaran organisainya.

Apabila hal ini dilakukan, maka langkah tersebut menjadi lanjutan setelah sebelumnya HTI juga mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Humas Kantor DPD HTI Jatim, Saifuddin Budiarjo, mengatakan, langkah yang diambil pemerintah tersebut bersifat represif. Seharusnya, sebagai organisasi berbadan hukum, HTI selaiknya untuk diajak berdiskusi terkait pandangan organisainya.

"Seharusnya, kami diberikan peringatan terlebih dahulu. Kalau tidak, berupa arahan. Bukannya, secara sepihak membubarkan seperti ini," ujar Saifuddin kepada Surya ketika ditemui di kantornya, Rabu (19/7/2017).

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang untuk menuntut balik pemerintah atas keluarnya keputusan ini. Meskipun tuntutan tersebut masuk dalam kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kami akan menuntut melalui aturan hukum yang berlaku. Namun itu menjadi keputusan DPP," sebutnya.

Sebelum turunnya keputusan ini, Saifuddin menyebut bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi. Di antaranya, dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keluarnya Perpu tentang ormas beberapa waktu lalu.

"Kami telah mengira bahwa produk hukum tersebut akan menjadi senjata untuk mengeluarkan keputusan hari ini. Sehingga, kami mengajukan PK beberapa hari lalu," ujar Saifuddin.

Ada tiga argumen yang menurut pihaknya, pemerintah tidak berhak mengeluarkan perpu tersebut. Pertama, karena situasi negara yang cenderung stabil, bukan dalam kegentingan. "Lha Pak Presiden masih bisa selfie-selfie (swafoto), kok disebu genting?", sindirnya.

Kedua, saat ini juga masih ada dasar hukum yang mengatur keberadaan ormas. Yakni, UU No 17 Tahun 2013.

"Artinya, kekosongan hukum tidak terbukti. Sebab, di dalam UU ini, telah diatur syarat pembentukan hingga pembubaran ormas," jelasnya.

Ketiga, dengan melalui Perpu tersebut, pemerintah seakan menutup pintu diskusi dengan organisasi yang dianggap mengancam kestabilan negara.

"Padahal di UUD, setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau pun berserikat," tuturnya.

Apabila Perpu tersebut tak dibatalkan, pihaknya menyebut akan ada ormas lain yang menyusul nasib organisasinya.

"Sehingga, yang menuntut pembatalan Perpu ini bukan hanya HTI saja. Namun mayoritas organisasi saat ini. Sebab, dengan subtektivitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini cenderung represif," pungkasnya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved