Dibubarkan Pemerintah, Ini yang Dilakukan HTI Jatim

DPD HTI Jatim masih belum mengambil langkah setelah ada keputusan pembubaran organisasi ini oleh pemerintah. Dakwah tetap akan lanjut,.

Dibubarkan Pemerintah, Ini yang Dilakukan HTI Jatim
surabaya.tribunnews.com/Bobby Constantine Koloway
Humas Kantor DPD HTI Jatim, Saifuddin Budiarjo, saat ditemui Surya di kantornya, Rabu (19/7/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim masih akan menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait langkah tindak lanjut yang akan ditempuh pasca keluarnya keputusan pembubaran organisasi ini oleh pemerintah.

Sembari menunggu, HTI Jatim tetap akan melakukan aktifitas seperti biasanya.

"Sampai saat ini, kami belum menerima rekomendasi apapun dari pusat. Karena belum ada, ya kami tetap jalan seperti biasa," ujar Humas Kantor DPD HTI Jatim, Saifuddin Budiarjo, kepada Surya ketika ditemui di kantornya, Rabu (19/7/2017).

Berdasarkan pantauan Surya di kantor yang berlokasi di Jalan Ketintang Baru, Ketintang, Gayungan, Surabaya ini, aktivitas masih berlangsung.

Di antaranya, kegiatan administrasi yang masih terlihat hingga malam hari. Selain Saifuddin, beberapa anggota HTI lain juga terlihat lalu lalang di kantor ini.

Selain aktivitas internal, Saifuddin juga mengatakan bahwa kegiatan eksternal di luar kantor berupa dakwah, baik melalui media atau pun diskusi masih akan terus dilakukan. "Karena belum ada imbauan dari pusat, kami belum berhenti," ujarnya.

Justru, apabila ada pihak yang mengharapkan pihaknya untuk menghentikan aktifitas dakwah, menurut Saifuddin dianggap sebuah kesalahan.

"Kalau ada yang menghentikan aktivitas dakwah, justru itu menjadi tanda tanya bagi kami. Sebab, dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam," sambung pria yang juga menjabat Humas HTI Surabaya ini.

Lebih lanjut, ia enggan menjelaskan secara spesifik teknis dakwah pihaknya pasca keluarnya keputusan ini. Misalnya, dengan menanggalkan atributnya atau menggunakan atribut lain.

"Kami tak memiliki kewenangan untuk berbicara itu. Masalah teknis sudah menjadi domain pusat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017). 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved