Berita Pasuruan

Dianggap Tidak Menguntungkan Masyarakat Pasuruan, Aktivis Desak Proyek Umbulan Dihentikan

Mereka menuntut agar proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dihentikan dan dibatalkan.

Dianggap Tidak Menguntungkan Masyarakat Pasuruan, Aktivis Desak Proyek Umbulan Dihentikan
surya/galih lintartika
Para aktivis tergabung dalam Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Seratu) meluruk kantor DPRD Pasuruan, Senin (10/7/2017) siang. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Kumpulan aktivis yang tergabung dalam Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Seratu) meluruk kantor DPRD Pasuruan, Senin (10/7/2017) siang.

Mereka menuntut agar proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dihentikan dan dibatalkan.

Dalam aksi ini, mereka lebih cenderung menyoroti keputusan Bupati Pasuruan yang beberapa tahun lalu menandatangani MoU proyek Umbulan. Mereka menganggap bahwa keputusan ini tanpa mempertimbangkan akibat dan dampaknya. Bahkan mereka menganggap bahwa pemkab pasuruan tidak mengetahui analisa dampak lingkungan hidup (Amdal).

Padahal proyek Umbulan tersebut nyata-nyata tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. "Saya menyesalkan sikap DPRD yang memilih diam atas proyek eksplorasi kekayaan alam di Kabupaten Pasuruan. anggota dewan tidak menggunakan hak politik interpelasi untuk mempertanyakan keputusan bupati Pasuruan yang merugikan masyarakat ini," kata koordinator aksi, Lujeng Sudarto.

Dikatakan dia, anggota dewan itu harus menggunakan hak interpelasi proyek umbulan. Karena sumber Umbulan ini menyangkut kepentingan masyarakat. "Seharusnya dikaji ulang dong. kalau sudah tahu akan berdampak buruk kenapa diteruskan. Saya rasa pemerintah dan dewan ini kurang memahami dampak yang akan ditimbulkan dari proyek umbulan ini," tambah Lujeng

Aksi demo tersebut nyaris berakhir dengan kericuhan. Massa pendemo bersitegang dengan petugas Satpol PP, setelah massa berusaha merangsek masuk di kantor dewan. Amarah massa ini mereda setelah Ketua DPRD bersedia menemui para pengunjuk rasa.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mendukung aspirasi masyarakat dalam mengkritisi proyek Umbulan. Pihaknya juga bersedia mengawal para aktivis untuk mempertanyakan hingga ke pemerintah pusat.

"Proyek Umbulan bukan menjadi kewenangan Pemkab Pasuruan. Saya sangat setuju jika proyek ini harus jelas sebelum dilaksanakan. Desa yang selama ini kekeringan harus mendapatkan manfaat air bersih dan dokumen Amdal juga harus clear sebelum proyek dibangun," kata Sudiono Fauzan.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved