Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Imbau ASN di Lingkungan Pemprov Jatim Tak Ambil Cuti Tambahan Lebaran

Iimbauan ini melalui Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 862/8832/204.3/2017 tanggal 6 Juni 2017 ditandatangani Sekdaprov Jatim Dr. Akhmad Sukardi.

foto:istimewa
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs Benny Sampir Wanto 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengimbau Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk tidak mengambil cuti tambahan di luar cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Iimbauan ini disampaikan Gubernur melalui Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekdaprov Jatim Dr. Akhmad Sukardi, MM, nomor 862/8832/204.3/2017 tanggal 6 Juni 2017, perihal imbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si, di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jum’at (16/6).

Menurut Benny, imbauan ini merujuk pada SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Menpan RB nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017, perihal imbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H.

Benny mengatakan, tujuan himbauan ini agar penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat tetap berjalan maksimal.

Sedangkan bagi PNS Pemprov Jatim yang tidak bisa mengikuti cuti bersama karena memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pegawai rumah sakit, akan diberikan tambahan cuti tahunan.

“Kepada PNS tersebut akan diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama,” katanya.

 Selain himbauan tidak menambah cuti, Gubernur Jatim juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk masuk kerja seperti biasa usai cuti bersama. Selain itu, usai pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri berakhir, dipastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama pelayanan publik.

Ditambahkannya, tingkat kehadiran hari pertama masuk usai lebaran di Pemprov. Jatim sangat baik, tidak ada satu pun yang membolos.

Merujuk pada edaran gubernur tersebut dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, diharapkan seluruh Kepala OPD/Unit Kerja secara berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas SE Gubernur tersebut.

“Himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan ASN,” pungkasnya. (fai)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved