Berita Politik

Golkar Optimistis Parliamentary Threshold di Angka 5 Persen

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menjelaskan peningkatan PT sebenarnya sudah digagas sejak dirinya masih menjadi ketua DPR RI.

Golkar Optimistis Parliamentary Threshold di Angka 5 Persen
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Agung Laksono 

SURYA.co.id | SURABAYA - Besaran Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen hingga saat ini masih menjadi poin perdebatan di kalangan legislatif dalam wacana RUU Pemilu.

Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu fraksi yang menginginkkan PT meningkat pun optimistis bahwa PT bisa diputuskan di angka 5 persen.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menjelaskan peningkatan PT sebenarnya sudah digagas sejak dirinya masih menjadi ketua DPR RI periode 2004-2009 silam.

Tiap periode, peningkatan tersebut direncanakan naik sekitar satu hingga dua persen.

"Misalnya saja untuk tahun 2004 yang sebelumnya hanya nol persen. Kemudian di tahun 2009 naik menjadi 2,5 persen. 2014 naik lagi di angka 3,5 persen. Lalu, kalau untuk tahun 2014 mendatang masa kita masih harus sama? Seharushya kan ada peningkatan," kata Agung kepada Surya.co.id di Surabaya, Rabu (17/5/2017).

Pada pemilu mendatang, Golkar menginginkan PT dinaikkan cukup signifikan, yakni dari yang sebelumnya sebesar 3,5 persen menjadi 10 persen. Meskipun memasang target besar, Golkar hanya optimis bahwa parlemen akan memutuskan PT di lima persen.

"Saat ini ada (fraksi) yang bertahan di 3,5 persen. Namun, juga ada yang menginginkan tujuh hingga sepuluh persen. Saya kira akan disetujui di angka lima persen," lanjut pria yang juga pernah menjabat ketua umum Golkar tersebut.

Peningkatan tersebut, menurut Agung, wajib dilakukan, untuk menyerdehanakan jumlah partai saat ini. Sebab, dengan banyaknya jumlah partai yang ada, sistem pemerintahan menjadi tak efektif.

Selain itu, dengan adanya peningkatan PT, Agung optimistis, anggota parlemen yang nantinya terpilih, juga dipercaya akan dilahirkan oleh partai politik dengan managerial yang baik.
"Bagaimana kita mau menghambat pertumbuhan jumlah partai politik, kalau aturan saja tidak melarangnya. Caranya ya melalui peningkatan PT tersebut. Saya pikir kalau PT naik, anggota parlemen yang nantinya terpilih, benar-benar dari organisasi kredibel," kata pria yang juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri ini.

Senada dengan Agung, politisi Golkar di Senayan, Zainuddin Amali, pun menyebut pentingnya peningkatan PT tersebut. Menurut ketua komisi II DPR RI ini, dengan banyaknya partai di parlemen, sistem pemerintah di Indonesia telah bergeser dari yang sebelumnya presidensial menjadi parlementer.

"Kita ini negara presidensial tapi lebih mirip ke parlementer. Kalau di Amerika (penganut presidensial murni), parlemen itu cuma ada dua partai. Satu pro pemerintah, kedua menjadi oposisi," kata Zainuddin.

"Beda halnya dengan di Indonesia. Ada partai yang mendukung, ada juga yang oposisi. Tapi, ada partai yang berada di luar pemerintah tapi mendukung pemerintah dan ada partai yang di dalam pemerintah tapi menolak program pemerintah," jelas Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Desa DPP partai Golkar ini.

Sehingga, peningkatan PT menjadi satu-satunya jalan tengah terbaik untuk melakukan penyerdehaan jumlah partai tersebut.

"Kalau PT ini naik, maka proses seleksi partai ini akan berlangsung secara alami," pungkas anggota dewan dari Jatim XI ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved