Tahun ini PLN Target Selesaikan 700 Km Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan

SURYA.co.id | SURABAYA - Agenda pertemuan tahunan yang digelar PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) I di Surabaya merupakan langkah untuk kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagaliatrikan di wilayah ini.

Diakui Mayarudin, Genaral Manager PT PLN UIP BJTB I, pembangunan infrastruktur kelistrikan sangat tergantung dengan banyak pihak.

"Mulai dari pemerintah daerah setempat, Badan Pertanana Nasional (BPN) setempat, mitra regulator, mitra kerja terkait, sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan target PLN untuk agresif melakukan pengembangan tingkat elektrifikasi secara nasional hingga 90 persen," jelas Mayarudin, disela pertemuan stakeholders UIP JBTB I di Sheraton, Surabaya, Selasa (16/5/2017).

Sementara untuk wilayah Jatim dan Bali, ditargetkan ratio elektrifikasi mencapai 100 persen di tahun 2020. Saat ini, rasio elektrifikasi di dua wilayah ini mencapai 88 persen.

Diakui Mayarudin, ada kendala yang terkait mulai dari regulasi pemerintah setempat, geografis dan infrastruktur jalan, yang ikut menghambat kenaikan rasio elektrifikasi di Jatim dan Bali.

Geografis yang pegunungan dan kepulauan, memerlukan mitra kerja yang spesifik sekaligus anggaran pembangunan yang tidak murah.

Namun pihaknya optimis, dari target pembangunan jaringan infrastruktur dari 3000 kilometer (km) hingga tahun 2020, ditahun 2017 ini ditargetkan dibangun 700 km.

"Sesuai dengan rencana kerka tahun ini ada pembangunan 700 km dari target total hingga tahun 2020 yang mencapai 3.000 km. Dengan pertemuan seperti ini, kami siap melakukan pembangunan jaringan. Selanjutnya untuk pengaliran listrik, nanri tugasnya dari Pembangkitan atau UIP JBTB II," jelas Mayarudin.

Dalam pertemuan tersebut, sekitar 120 perwakilan tampak hadir. Sebagai pembicara, Manager Senior Pertanahan Divisi Bidang Pertanahan dan Perizinan PT PLN (Persero), Dwi Wibihandoko memberikan paparan terkait target pembangunan infrastruktur PLN.

"Dalam hal ini, kami mendapat dukungan sadi Tim Percepatan Pembangunan dan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik yang Pusat (TP4P) maupun yang daerah (TP4D)," jelas Dwi.

TP4D di Jatim, ada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kepala Seksi (Kasi) I TP4D Kejati Jatim, Danang Prasetyo Dwiharjo, juga hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut.

"Tugas kami adalah memgawal bagi regulator dalam hal ini terkait pemerintah daerah, agar dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan nasional, tidak ragu-ragu atau tahan diri karena adanya ketakutan menyalahi hukum," jelas Danang.

Dalam forum tersebut, hadir juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Bali, Putu Astawa, yang memaparkan potensi pengembangan jaringan ketenagalistrikan di Provinsi Bali.

Juga tim dari Transparansi Internasional Indonesia (TII)-PT PLN (Persero), Wahyudi Mentar, serta perwakilam dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agustinus Wibowo dan Soraya Sri Anggawati.