Berita Sidoarjo

Dewan Minta Kades Terbitkan Perdes sebelum Program PTSL Dimulai, ternyata ini Alasannya

"Penetapan biayanya tak ada payung hukum. Karenanya, saat desa-desa nanti akan menggelar PTSL, harus sudah mengesahkan perdes," kata Ma'ali.

surya/irwan syairwan
Suasana hearing PTSL di DPRD Sidoarjo. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - DPRD Sidoarjo meminta penerbitan Peraturan Desa (Perdes) terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penerbitan perdes itu sebagai payung hukum terkait biaya yang harus dikeluarkan para pemohon agar tak terjerat dugaan pungli.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Saiful Ma'ali, dalam hearing PTSL, Senin (15/5/2017), mengatakan penarikan biaya PTSL yang dilakukan sebelumnya hanya berdasarkan kesepakatan saja. Nilainya pun tak sama.

"Penetapan biayanya tak ada payung hukum. Karenanya, saat desa-desa nanti akan menggelar PTSL, harus sudah mengesahkan perdes," kata Ma'ali.

Politisi PKB ini menuturkan sebelum perdes ditetapkan, para peranhkat desa telah melakukan sosialisasi ke warga terlebih dahulu. Dari sosialisasi ini, lanjutnya, harus sudah ada kesepakatan terkait biaya-biaya untuk PTSL tersebut.

Tak berhenti di situ, hasil dari sosialisasi ini kemudian diteruskan ke aparat hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, untuk dikonsultasikan.

"Jika dianggap tak menyalahi aturan, hasil konsultasi itu segera disahkan jadi perdes agar PTSL bisa segera berjalan. Kalau masih ada ganjalan, dikonsultasikan lagi ke warga," sambungnya.

Anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Kusman, juga menyetujui langkah konsultasi ke aparat hukum.

Menurutnya, program PTSL beberapa waktu lalu bermasalah karena diduga ada aksi pungli.

"Pihak desa harus tahu poin apa yang dianggap sebagai pungli," tukas Kusman.

Terpisah, Kepala BPN Sidoarjo, Dalu Agung Darmawan, menambahkan jumlah desa yang ikut PTSL di Sidoarjo berkurang, dari 18 desa menjadi 15 desa.

Kendati demikian, jumlah kuotanya tetap, yaitu 11.500 berkas.

Dalu menerangkan biaya administrasi program PTSL ini sudah ditanggung APBN.

Hanya saja, pemohon masih harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan patok, materai, salinan berkas, dan lainnya.

Dalu menyatakan pihaknya menyetujui langkah adanya konsultasi ke aparat hukum agar para kades tak lagi tersandung hukum.

"Tak hanya kepolisian maupun Kejari, tapi juga dikonsultasikan ke bupati hingga dewan. Akan lebih bagus lagi kalau ada alokasi anggaran dari APBD, sehingga tak ada lagi polemik," tandas Dalu.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved