Berita Politik

Konsolidasi dengan Ribuan Tenaga Honorer di Jatim, Rieke Diah Pitaloka Minta Dukungan Revisi UU ASN

"Sudah ada yang mendarmabaktikan dirinya untuk menjadi tenaga honorer lebih dari setengah usianya. Namun, belum juga mendapatkan kepastian."

Konsolidasi dengan Ribuan Tenaga Honorer di Jatim, Rieke Diah Pitaloka Minta Dukungan Revisi UU ASN
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, bersama dengan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, pada acara Sosialisasi dan Konsolidasi Tentang Revisi UU no 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, di gedung Juang, Surabaya, Minggu (14/5/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota DPR RI dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, meminta dukungan pegawai honorer di Jawa Timur untuk merevisi UU No 5 Tahun 2014. UU yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada acara yang bertajuk "Sosialisasi dan Konsolidasi Tentang Revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" tersebut, Rieke menegaskan pentingnya revisi UU tersebut.

Menurutnya, terbitnya UU yang baru berusia dua tahun ini belum dapat membuat kesejahteraan tenaga honorer meningkat.

Salah satu alasannya, belum adanya kepastian kemudahan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sudah ada yang mendarmabaktikan dirinya untuk menjadi tenaga honorer lebih dari setengah usianya. Namun, belum juga mendapatkan kepastian terkait hak yang harusnya wajib didapatkan," kata Rieke di depan peserta pertemuan berlangsung di Gedung Juang, Surabaya, Minggu (14/5/2017).

Tak hanya soal sulitnya menjadi CPNS, anggota DPR dari Dapil Jabar II ini juga menyesalkan rendahnya gaji honorer yang diterima di beberapa daerah. Bahkan, besaran gaji yang diterima tak lebih dari separuh Upah Minimum Regional (UMR) di daerah tersebut.

Tak hanya soal besaran gaji, UU yang ada saat ini juga tak dapat memastikan jaminan sosial yang seharusnya bisa didapat oleh pegawai honorer.

"Coba yang ada di sini, apakah kalian sudah terdaftar di BPJS?", tanya Rieke pada pertemuan yang kemudian dijawab serempak dengan jawaban "belum" tersebut.

Oleh karena itu, Rieke pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan Ham, dan juga Kementerian Keuangan untuk segera menyusun draf revisi dan kemudian diserahkan kepada DPR RI.

Terlebih, Presiden RI, Joko Widodo, juga telah menerbitkan Surat Presiden (Supres) bernomor R-19/Pres/03/2017 tertanggal 22 Maret 2017, yang intinya meminta ketiga menterinya untuk segera mempercepat proses revisi UU No 5 Tahun 2014 tersebut.
"Bapak Presiden sudah memberikan perintah. Dan kini saatnya kita mendorong tiga menteri beliau agar segera mempercepat proses revisi UU ini agar segera bisa direvisi oleh DPR," ujar politisi yang telah menjadi dewan sejak 2009 tersebut.

Sekadar diketahui, DPR meminta revisi UU No5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada salah satu poin pengubahan tersebut, DPR meminta pemerintah untuk mengangkat 439.000 honorer tanpa tes. Alasannya, dengan telah diperkerjakannya tenaga honorer selama bertahun-tahun menjadi bukti kualitas tenaga honorer.

Tenaga Honorer tersebut berasal dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, hingga berbagai bidang lainnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved