Dana Hibah KONI Gresik Tak Kunjung Cair, Kadispora Panen Kekecewaan

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Jairuddin, panen kekecewaan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari KONI Gresik.

Dana Hibah KONI Gresik Tak Kunjung Cair, Kadispora Panen Kekecewaan
surabaya.tribunnews.com/Mohammad Romadoni
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Jairuddin, saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik. 

SURYA.co.id | GRESIK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gresik megnaku kecewa pada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Gresik, Jairuddin. 

Menurut Ketua KONI Gresik, Eko Priyono, yang membuat mereka kecewa adalah belum cairnya dana hibah KONI sehingga para pengurus terpaksa patungan untuk membiayai kegiatan organisasi. 

"Kurang lebih sekitar lima bulan anggaran KONI belum cair" terang Eko Priyono pada komisi IV DPRD Gresik, Rabu (10/5/2017).

Eko Priyono mengaku, KONI sejak jauh hari sudah mengajukan proposal senilai Rp 20 miliar pada akhir Desember silam. Dari nilai itu, yang disetujui hanyar Rp 3,5 miliar. Meski jauh lebih kecil dari yang diminta, tetapi sampai kini dana itu tak juga cair. 

"Seharusnya dana hibah kami Februari 2017 sudah cair. Tapi kok sampai sekarang belum juga cair," sesalnya.

Dia menjelaskan, lambatnya pencairan dana hibah ini menghambat kinerja dan prestasi KONI.

"Untuk menjalankan organisasi kami bersama-sama patungan agar KONI tetap bisa berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kadispora Gresik, Jairuddin mengatakan bahwa belum cairnya dana hibah KONI itu dikarenakan lembaganya masih baru dan butuh penyesuaian. 

"Anggaran dana hibah untuk KONI telah diajukan ke Bupati. Mungkin sebentar lagi pasti segera cair," ucapnya.

Sedangkan wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Sujono, mendesak Dispora agar segera memperbaiki kinerjanya.

Menurutnya, baru terbentuknya Dispora tidak dapat menjadi alasan untuk buruknya kinerja lembaga tersebut. 

"Meskipun Dispora sebagai dinas baru tapi program kerjanya tetap meneruskan yang lama. Jadi tak ada alasan itu kalau digunakan sebagai dinas baru," imbuhnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved