Pemkot Surabaya

Perwali SKM untuk Penunggak Iuran BPJS Tuai Masalah, ternyata begini Penyebabnya

"Banyak warga mengeluhkan saat dalam perjalanan perawatan ternyata habis masa SKM ini," kata Titin, panggilan akrab Agustin.

Surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemkot Surabaya berniat melindungi warganya yang Nunggak iuran BPJS mandiri untuk tetap mendapat pelayanan kesehatan.

Namun, upaya pemberlakuan Perwali ini dinilai menuai masalah.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana menuturkan regulasi itu bikin warga terjebak. Sebab, masa berlaku Surat Keterangan Miskin (SKM) itu berlaku dua bulan.

"Banyak warga mengeluhkan saat dalam perjalanan perawatan ternyata habis masa SKM ini," kata Titin, panggilan akrab Agustin, Selasa (25/4/2017).

Belum lagi masa pembuatan dan penerbitan SKM itu juga lama. Memakan waktu berhari-hari.

Saat ini di Surabaya berlaku Perwali 53 tahun 2014 tentang Penerbitan SKM untuk mendapatkan layanan kesehatan.

SKM ini berlaku termasuk bagi mereka yang menunggak iuran BPJS mandiri karena miskin. Selain diperuntukkan bagi para kader Posyandu dan para kader sosial di Surabaya.

Target dari pemberlakuan Perwali itu adalah sebanyak 300.000 warga miskin di Surabaya.

Mulai diterbitkan hingga saat ini baru mencapai 260.000-an warga yang tercover SKM ini.

Namun, masih banyak warga yang belum tercover di Perwali ini.

Halaman
123
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved