Berita Surabaya

Sidang Dugaan Korupsi Walikota Madiun, Saksi Sebut Ada Dana Setoran SKP untuk Muspida dan Jajaran

"Ada yang setor Rp 2 juta, Rp 5 juta bahkan ada yang tidak setor sama sekali," kata saksi Rusdianto.

Sidang Dugaan Korupsi Walikota Madiun, Saksi Sebut Ada Dana Setoran SKP untuk Muspida dan Jajaran
foto: istimewa
Ilustrasi persidangan 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keterangan Kepala DPPKD Kota Madiun, Rusdianto yang menjadi saksi dugaan korupsi mantan Wali Kota Madiun di Pengadilan Tipikor Surabaya, cukup mencengangkan, Selasa (18/4/2017).

Rusdianto yang menjabat mulai 2014-2016 menyebut jika dirinya pernah diminta Bambang Irianto untuk minta setoran dari SKPD.

"Saya dipanggil Pak Wali (Bambang) dan diberi tahu bahwa kita ini hidup bertetangga sehingga muncul imbauan setoran dari SKPD. Ini yang diistilahkan sebagai uang pengamanan," kata saksi Rusdianto.

Setoran ini, kata saksi Rusdianto, tidak ada tarif khusus yang harus disetorkan karena masing-masing SKPD pendapatan tidak sama.

"Ada yang setor Rp 2 juta, Rp 5 juta bahkan ada yang tidak setor sama sekali," paparnya.

Setoran dari SKPD itu, Rusdianto yang dipercaya untuk mengelola oleh wali kota. Dalam kurun waktu itu total setoran yang masuk dari SKPD Rp 6,5 miliar.

Uang itu lantas didistribusikan ke beberapa muspida dan jajaran. Ada tiga tahap pencairan dalam satu tahun yakni untuk Tahun Baru, Lebaran dan menjelang anak masuk sekolah.

"Semua itu saya laporkan ke Pak Wali," tandas saksi.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Indra Priangkasa SH, terkait gratifikasi yakni menyangkut istilah dana keamanan tidak satu persen pun yang masuk ke terdakwa.

"Uang itu diberikan pada DPR, Forminda (Forum Muspida Daerah), dan tidak sepeser pun diterima terdakwa. Yang paling penting ada beberapa hal yang membuat Madiun berbeda dengan Kota lain," kata Indra Priangkasa.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved