Ekonomi dan Bisnis

Kadin Siap Jadi Satgas Kemitraan Untuk Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur siap menjadi Satgas Kemitraan untuk merespon banyaknya keluhan para pengusaha, khususnya para kontraktor.

Kadin Siap Jadi Satgas Kemitraan Untuk Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat
surabaya.tribunnews.com/Sugiharto
Ketua umum Kadin Jatim, La Nyala Mataliti berpidato saat pembukaan dialog persaingan usaha bersama KPPU di Kantor Kadin Jatim, Senin (17/4/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA -  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur siap menjadi Satgas Kemitraan untuk merespon banyaknya keluhan para pengusaha, khususnya kontraktor kelas menengah, mengenai sulitnya berbagai persyaratan. 

Tugas dari Satgas ini adalah untuk menjembatani berbagai persoalan yang timbul dalam penegakan persaingan usaha sehat, utamanya di bidang kontruksi atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Keberadaan Satgas Kemitraan ini agar kedua belah pihak bisa diketemukan. Selain itu, Satgas ini juga bisa meminimalisir tindak persekongkolan tender, baik vertikal maupun horizontal yang kerap terjadi sampai saat ini," kata La Nyalla Mahmud Mattaliti, Ketua Umum Kadin Jatim, didampingi Tim Ahli Kadin Jatim, Jamhadi, usai "Dialog Persaingan Usaha" dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (17/4/2017).

Jamhadi menambahkan, salah satu kasus terkait hal tersebut, misalnya tender senilai Rp 50 miliar dengan mewajibkan adanya tenaga ahli sekitar 15 orang. Atau berbagai peralatan berat yang harus dimiliki.

"Padahal idealnya, jumlah tenaga ahli yang diwajibkan tidak sebanyak itu. Akhirnya perusahaan besar yang memenangkan. Padahal nilai proyek yang ditawarkan jauh lebih mahal dibanding yang diajukan pengusaha menengah, selisihnya bisa mencapai 10 persen," ungkap Jamhadi.

Laporan yang masuk pun sangat banyak. Menurut Jamhadi, tidak hanya di sektor kontruksi, praktik tersebut juga terjadi di sektor industri dan perdagangan.

Selain pembentukan Satgas Kemitraan, Kadin Jatim juga menyarankan agar e-katalog bisa diakses oleh semua pengusaha, baik besar, menengah ataupun kecil. Karena selama ini, persyaratan yang diwajibkan juga menyulitkan pengusaha menengah, sehingga mereka tidak bisa menampilkan spesifikasi produk dan harga dalam e-katalog.

"Biarlah semua bisa mengakses produknya di e-katalog. Agar tercipta persaingan usaha sehat," tambahnya.

Ketiga, Kadin juga mengimbau dibentuk KPPU Asean. Lembaga ini dimungkinkan agar tercipta juga persaingan usaha sehat di level lebih tinggi. Anggota KPPU Asean diambil dari lembaga KPPU yang ada di setiap negara Asean. Misalkan Kamboja mengirimkan perwakilan dari KPPU di sana.

Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja mengatakan, ada dua tugas penting yang dibebankan kepada KPPU.

"Pertama melakukan tindakan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, langkah yang dilakukan KPPU adalah melakukan advokasi kebijakan pemerintah dibidang hukum. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk kepada pengusaha," jelas Kamser.

Tugas kedua adalah melakukan penegakan hukum. Dan sejauh ini sudah ada berbagai persoalan yang telah mereka tindak.

"Tetapi memang kebanyakan kasus yang masuk kepada kami adalah persekongkolan tender, bahkan 80 persen dari kasus yang di tangani KPPU adalah kasus tender. Selain itu, juga ada kartel," lanjut Kamser.

Kamser membenarkan banyak ditemukan panitia pelelangan yang memberikan persyaratan yang tidak fair. Misalkan dengan menyaratkan jumlah tenaga ahli yang cukup banyak untuk proyek dengan tender dengan nilai Rp 50 miliar ke bawah.

"Padahal diketahui, jumlah tenaga ahli sektor kontruksi di Indonesia tidak banyak. Untuk itulah kami berkomitmen untuk mendukung UMKM. 99,99 persen KPPU berkomitmen bela UMKM," tandas Kamser

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved