DPRD Surabaya : Penggusuran Pedagang di Indrakila dan Pacarkeling Harus Disertai Solusi

SURYA.co.id | SURABAYA - Hearing di Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membahas penggusuran pedagang di Jl Indrakila dan Pacarkeling, tak dihadiri pihak terkait. Hanya dua pihak, yakni anggota Komisi dan pedagang.

Sedianya, hearing dengan pedagang Indrakila dan Pacarkeling itu seharusnya menghadirkan Dinas Koperasi dan Perdagangan, PD Pasar, Satpol PP, Camat Tambaksari, dan Lurah.

"Ini patut disayangkan. Penentu kebijakan akan nasib teman-teman pedagang malah tidak hadir. Ini penggusuran tanpa solusi namanya," kata Ketua Komisi B Mazlan Mansur, Senin (17/4/2017).

Komisi B sudah mengundang SKPD. Namun tidak hadir. Namun tindakan abaikan hearing itu diai tidak menghargai anggota Dewan.

Padahal dalam UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan eksekutif dan legislatif adalah sama. Kedudukan eksekutif dan legislatif sama.

Oleh karena itu harus saling menghargai. SKPD juga jangan dilarang untuk mendatangi hearing. "Ini tidak ada yang hadir semua sehingga kesannya kompak. Artinya ada yang mengomando ini," reaksi anggota Komisi B, Baktiono.

Dijelaskan Baktiono, dalam undangan tersebut Lurah Pacar Keling, Camat Tambaksari, Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB), dan Satpol PP diundang.

“Saat perwakilan pedagang hearing kok tiba-tiba malah ada penggusuran. Ada laporan pedagang bahwa ada oknum Satpol PP menendang pedagang. Harus diproses ini," tandas Baktiono.

Bagaimana nasib para pedagang yang kehilangan pencaharian. "Nasib kami selanjutnya bagaimana. Besok apa boleh jualan. Kalau tidak, kami hidup dengan utangan bank thitil," tuntut pedagang.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji merespons hearing dengn akan menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Para pedagang harus diupayakan kembali berjualan.

"Banyak pasar yang sampai tumpah ruah di jalan tapi tidak ditertibkan. Di Gembong dibiarkan. Ini di kampung malah digusur," sesal Baktiono.