Anggaran Pendidikan Rp 300 Miliar di Surabaya Masih Nganggur

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, sejatinya Pemerintah Kota Surabaya sudah menyediakan alokasi anggaran untuk pembiayaan sekolah menangah atas di Surabaya.

Total besar anggarannya adalah Rp 300 miliar. Termasuk di antaranya biaya operasional daerah sebesar Rp 180 miliar dan sisanya untuk pembiayaan gedung dan infrastruktur sekolah.

Namun hingga saat ini anggaran tersebut masih belum bisa dicairkan. Alasannya karena salah mekanisme penganggaran dan belum ditemukannya sistem penyaluran biaya untuk SMA dan SMK di Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan kondisi ini sangat miris.

"Sebab di sisi lain banyak warga miskin Surabaya yang membutuhkan bantuan biaya sekolah. Namun karena Surabaya inginnya membiayai seluruh siswa, sampai saat ini formulasinya belum ditemukan," ucap Reni.

Padahal seharusnya, menurut politisi PKS ini, Pemerintah Kota Surabaya bisa memprioritaskan warga yang tidak mampu lebih dulu.

Formulasinya bisa dilakukan sebagaimana pemkot memberikan bantuan permakanan untuk anak-anak yatim.

Yang tentunya ada di antara mereka yang usianya adalah duduk di jenjang sekolah menengah atas.

"Jadi yang dijadikan acuan adalah usia dan warga tidak mampu. Itu bisa disalurkan. Daripada dananya nganggur dan tidak bisa dimanfaatkan," ujar Reni.

Baca: SPP SMA di Surabaya Tak Lagi Gratis, Dewan Temukan Banyak Anak Putus Sekolah

Ia meminta pemkot untuk segera memberikan jaminan pada siswa dari keluarga tidak mampu.

Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah siswa yang rentan putus sekolah.

Terlebih lagi saat ini bantuan dari pemerintah provinsi juga masih belum dicairkan. Yaitu sebanyak 5000 siswa yang terdata akan mendapatkan bantuan keringanan maupu yang mendapat bantuan berupa bebas biaya pendidikan.

"Kalau sekarang wali murid masih ditagih terus untuk membayar biaya SPP itu artinya mereka sampai saat ini belum terjamin," tandasnya.

Kondisi ini dikuatkan juga oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana.

Ia mengatakan siswa dari warga miskin di Surabaya totalnya ada 11.000 siswa.

Namun yang terdata akan dapat bantuan dari pemprov hanya 5.000 siswa saja.

"Yang 6 ribu sisanya juga harus diperhatikan. Pemkot punya uang di APBD, harus diperjuangkan agar mereka bisa tetap tercover bantuan dari pemerintah," kata politisi PDIP ini.

Ia khawatir jika tidak ditopang bantuan pemerintah maka jumlah anak putus sekolah di Surabaya bisa meningkat.

"Kami akan perjuangkan supaya mereka dapat bantuan dari APBD," tandasnya.