Berita Surabaya

Terjerat Dugaan Korupsi, Wali Kota Madiun Bambang Irianto Jalani Sidang Perdana di Surabaya

Wali Kota Madiun Nonaktif, Bambang Irianto, akhirnya menjadi terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Selasa (11/4/2017).

Terjerat Dugaan Korupsi, Wali Kota Madiun Bambang Irianto Jalani Sidang Perdana di Surabaya
surabaya.tribunnews.com/Anas Miftakhudin
Wali Kota Madiun Nonaktif, Bambang Irianto, saat menjadi terdakwa dalam sidang perdana dugaan korupsi di pengadilan Tipikor, Surabaya, Selasa (11/4/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Madiun Nonaktif, Bambang Irianto yang diduga terlibat korupsi pasar besar Madiun 2009-2012 sebesar Rp 59 miliar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Selasa (11/4/2017).

Sidang yang digelar di ruang Candra itu dipimpin hakim Unggul Warso Murti, dimulai sekitar pukul 09.15 WIB.

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) di antaranya Fitroh Rohcahyanto SH dan Feby Dwiyandospendy SH membacakan dakwaan secara bergantian.

Sesuai dakwaan yang ada, terdakwa dijerat tiga pasal, yaitu Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa juga dijerat pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

JPU juga menjerat terdakwa dengan pasal pencucian uang sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa KPK, Feby Dwiyandospendy SH, mengungkapkan terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri. Terdakwa juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wali Kota Madiun.

"Selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun, terdakwa ditengarai beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi terkait jabatannya senilai Rp 59,7 miliar," ungkap Feby.

Uang yang diterima Bambang juga ditengarai dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Juga diduga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, dan hal-hal lain yang diduga tidak sah.

Pada 17 Februari, Bambang ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Dia juga ditengarai membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil dugaan korupsi ke dalam beberapa aset.

Sebelum sidang berakhir, hakim Unggul Warso Murti memberi kesempatan terdakwa untuk mengambil sikap atas dakwaan JPU. Setelah terdakwa mendiskusikan dengan tim kuasa hukum, Indra Priangkasa SH disepakati, terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan yang diajukan.

"Kami tidak mengajukan eksepsi majelis. Semua keberatan nanti akan kami ajukan dalam pledoi," ujar kuasa hukum terdakwa, Indra Priangkasa SH. 

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved