Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Gagas Expenditure Reform Atasi Stagnasi PAD

Stagnasi PAD tersebut merupakan dampak dinamika global, yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir di semua negara, termasuk Indonesia.

Gubernur Gagas Expenditure Reform Atasi Stagnasi PAD
foto: Humas Pemprov Jatim
Pakde Karwo pada acara Forum Dialog dengan wartawan Pokja Pemprov Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya (07/04/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menggagas expenditure reform atau reformasi di sisi pengeluaran, sebagai strategi mengatasi pendapatan asli daerah (PAD) Prov. Jatim yang cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir.

Stagnasi PAD tersebut merupakan dampak dinamika global, yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir di semua negara, termasuk Indonesia.

“Kita masih dalam proses atau on going program expenditure reform sebagai salah satu strategi fiskal yang ditempuh Pemprov Jatim,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Forum Dialog dengan wartawan Pokja Pemprov Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya (07/04/2017).

Pakde Karwo menjelaskan, pola penerapan expenditure reform tersebut dengan memberikan stimulus di segmen UMKM.

Caranya dengan memfasilitasi loan agreement yang memberikan bunga murah, mudah dan cepat.
Terkait dana yang diberikan untuk loan agreement, agar tidak ada subsidi sehingga suku bunganya bisa lebih rendah yakni 6 persen.

“Dari total dana Rp. 120 triliun yang dialokasikan untuk loan agreement, pemerintah tidak perlu mendapat giro. Sehingga dengan suku bunga 6 persen, 1,5 persennya untuk asuransi perbankan dan 4,5 persen keuntungan bank,” urainya.

Selain itu, Pakde Karwo juga akan segera mengumpulkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jatim, agar dalam penyertaan modalnya bisa pinjam ke pihak ketiga.

Jika BUMD hanya mengandalkan modal dari APBD, maka untuk kondisi ekonomi seperti ini sulit dilakukan. Oleh sebab itu, para direktur utama/dirut BUMD harus bisa membuat inovasi dan kebijakan agar modalnya dan keuntungannya bisa meningkat.

“Sekarang kebijakannya kami ubah dan para dirut harus membuat solusi, sehingga bisa lebih mandiri. Restrukturisasi ini harus segera dilakukan,” imbuhnya.

Pakde Karwo menambahkan, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD telah diinkubasi.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved