Advertorial

DPRD Surabaya Atur Liarnya Taksi Online dengan Perda: Akan Ada Aplikasi Transportasi Milik BUMD

"Kita ini bisa kok mengelola taksi online dan membuat aplikasi transportasi online yang tidak liar."

DPRD Surabaya Atur Liarnya Taksi Online dengan Perda: Akan Ada Aplikasi Transportasi Milik BUMD
surya/sugiharto
TAKSI ONLINE - Sopir menyiapkan armada taksi di pangkalan taksi Orange di Wonorejo, Surabaya, pada 21 Oktober 2016 lalu. Taksi orange berkerjasama dengan aplikasi Grab untuk menggenjot jumlah pelanggan mengingat makin ketatnya persaingan jasa taksi online. Merespons masalah ini, DPRD Surabaya pun menyiapkan perda untuk mengaturnya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keberadaan taksi online di Surabaya makin hari semakin bertambah. Perkembangan mereka bahkan cenderung liar.

Bahkan, menurut Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji, perusahaaan aplikasi sebagai induk mereka tidak mengetahui keberadaan taksi online di Surabaya.

"Perusahaan aplikasi sebagai induk para driver itu juga tidak tahu jumlah taksi online ini. Ini kan aneh," kata Armuji, Selasa (4/4/2017).

Karena itulah, kata Armuji, kecenderungan liar ini tidak bisa dibiarkan. Maka, keberadaan mereka di Surabaya juga harus diatur.

Dikatakan, taksi online ini kebanyaan beroperasi tanpa kenal batas wilayah. Setiap saat melintas di jalan Surabaya.

Tentu saja menambah beban jalan di Surabaya serta menambah potensi kemacetan, karena ada 4.000 lebih taksi online yang saat ini beroperasi di Surabaya.

Namun, lanjutnya, kehadiran taksi online ini tak memberi kontribusi kepada Surabaya melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Masuk Prolegda
Karena itulah, saat ini DPRD Kota Surabaya merespons masalah taksi online ini dengan menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang taksi online.

Armuji mengatakan, usulan raperda taksi online sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPRD Kota Surabaya.

Perda ini nantinya bisa berkombinasi dengan perda lain, dan tidak saling tumpang tindih. Sebab, Kota Surabaya yang saat ini lebih mendapat beban, ketimbang mendapatkan nilai tambah dari keberaddan ribuan taksi online itu.

"Kita ini bisa kok mengelola taksi online dan membuat aplikasi transportasi online yang tidak liar. Dan bisa memberi kontribusi kepada kota ini," tambah Cak Ji, panggilan akrab Armuji.

Sebab prinsipnya, kata Cak Ji, semua kendaraan umum yang beroperasi di Surabaya harus memberi kontribusi ke daerah. Maka, perda lah yang akan mengatur ini.

Termasuk, soal aturan yang membatasi jumlah maksimal taksi online di Surabaya.

"Dalam masalah ini, kapasitas jalan yang menjadi pertimbangan serius. Taksi online begitu liar bermunculan. Maka, Surabaya harus tegas dengan perda nantinya," kata politisi PDIP ini.

Dalam perda nanti, termasuk akan mengadopsi transportasi berbasis aplikasi untuk warga Surabaya. Akan dimunculkan aplikasi khusus transportasi di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya nantinya, dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

. “Akan ada aplikasi dari anak negeri, dari arek Suroboyo dewe,” tegas Armuji. (fai)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved